Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Todung: Mudah-mudahan MK Jadi Juru Selamat Kita Tegakkan Demokrasi

Kompas.com - 27/03/2024, 19:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjadi juru selamat untuk menegakkan demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Todung usai mengikuti sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Mulanya, Todung menyatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara penegak demokrasi dan hukum nomor satu dunia, dilihat dari integritas MK.

"Kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, tidak boleh mundur ke belakang, kalau bisa jadi nomor satu di dunia dalam menegakan demokrasi," kata Todung dalam konferensi pers di Gedung MK RI, Jakarta.

Baca juga: Tim Prabowo-Gibran Tuding Kubu Ganjar Rendahkan Indonesia karena Minta Hasil Pemilu Dibatalkan

"Inilah mimpi kami sebagai anak bangsa, mimpi kita semua, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menjadi juru selamat kita," tambahnya.

Menurut Todung, segala gugatan yang diajukan oleh tim Ganjar-Mahfud dalam sengketa Pilpres bisa diselesaikan oleh MK.

Pasalnya, ia menilai, MK merupakan penjaga konstitusi dan demokrasi Indonesia.

"Masa depan kita tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan dan sikap negarawan oleh Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.

Baca juga: Sebut Ada Penyelundupan Hukum Terkait Pencalonan Gibran, Pengacara Ganjar-Mahfud Kutip Pernyataan Yusril

Lebih lanjut, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menyampaikan bahwa satu suara milik Ganjar-Mahfud pun sangat berarti dalam Pilpres 2024.

Untuk itu, dia menyoroti dugaan terjadinya penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 tidak boleh dikesampingkan oleh MK.

"Satu suara pun, itu harus dihormati. Kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses pemilu, dan pilpres," katanya.

"Kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara suara yang dikorbankan, suara-suara yang tidak mendapat kesempatan dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan," katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com