Pasal Sebar Berita Bohong Dibatalkan MK, Pakar Hukum: Kemenangan Kecil Bermakna Besar bagi Masyarakat Sipil

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, pembatalan pasal penyebaran berita bohong (hoaks) oleh Mahkamah Konstitusi adalah kemenangan yang bermakna besar bagi masyarakat sipil.

"Kami percaya ini sebuah kemenangan kecil yang bermakna besar bagi masyarakat sipil," kata dia kepada Kompas.com melalui pesan suara, Jumat (22/3/2024).

Baca juga: MK Batalkan Pasal Hoaks yang Sebabkan Keonaran, Polri Akan Patuh

Feri berharap pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah dan legislatif tak lagi membuat undang-undang baru yang serupa untuk merusak putusan yang sudah dinyatakan MK.

"Mudah-mudahan ini dihormati pembentuk undang-undang dengan tidak membentuk undang-undang baru yang malah merusak nilai putusan ini," ujar dia.

Feri mengatakan, kemerdekaan masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapat sudah seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

Hal itu perlu dijaga, meskipun dia khawatir, di era kemunduran demokrasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo, putusan ini tak bisa berjalan mulus di lapangan.

"Tentu tidak akan berjalan semudah harapan masyarakat sipil di tengah kebobrokan demokrasi yang dibuat rezim Jokowi," pungkas dia.

Baca juga: MK Batalkan Pasal Sebarkan Berita Bohong yang Sebabkan Keonaran

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran.

Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 itu dibacakan langsung oleh Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Sidang MK, Kamis (21/3/2024).

"Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Berita Negara Republik Indonesia Nomor II Nomor 9 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," katanya, Kamis.

Perkara ini diajukan oleh dua aktivis HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang sebelumnya dikriminalisasi dengan pasal ini karena memaparkan riset keterkaitan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan tambang yang sedang dikembangkan di Intan Jaya, Papua.