PDI-P Dinilai Berhak Dapat Kursi DPR, tapi Golkar Masih Punya Peluang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Unversitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan, PDI-P dan Golkar saat ini sedang berebut kursi Ketua DPR RI, usai keduanya sama-sama memiliki perolehan suara tinggi di Pileg 2024.

Jamiluddin menilai baik PDI-P dan Golkar masih berpeluang untuk menduduki kursi Ketua DPR.

Tidak menutup kemungkinan bakal terjadi dinamika politik di Senayan untuk memperebutkan kursi Ketua DPR.

"Hal itu dapat dipahami karena dua partai itu memang memiliki jumlah suara yang tidak terlalu jauh berbeda pada Pileg 2024. Karena itu, PDI-P dan Golkar sama-sama berpeluang menduduki kursi Ketua DPR RI," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Jumat (22/3/2024).

Baca juga: Jawaban Golkar Saat Ditanya Jika Kursi Ketua DPR Diisi PDI-P

Jamiluddin menjelaskan, sebenarnya, harus diakui bahwa jumlah suara PDI-P lebih unggul ketimbang Golkar di Pemilu 2024.

Hal tersebut berdasarkan pengumuman resmi oleh KPU, di mana PDI-P adalah partai pemenang pemilu.

"Dilihat dari sisi ini, PDI-P seharusnya yang berhak memperoleh kursi Ketua DPR RI," ucapnya.

Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan jumlah suara tidak selalu mencerminkan jumlah kursi yang diperoleh partai politik.

Sebab, kata dia, jumlah suara untuk memperoleh kursi di daerah pemilihan (dapil) di Pulau Jawa jauh lebih banyak daripada luar Jawa.

Baca juga: Pileg DPR 2024: PDI-P Diprediksi Dapat 110 Kursi, Golkar 102 Kursi

"Karena itu, muncul istilah kursi mahal di Jawa dan kursi murah di luar Jawa," kata Jamiluddin.

"Golkar memang kerap lebih banyak memperoleh suara di dapil luar Jawa. Sementara PDI-P sebaliknya, kerap mendulang banyak suara di dapil Pulau Jawa," sambungnya.

Menurut Jamiluddin, meskipun suara PDI-P lebih banyak dari Golkar, bisa saja setelah dikonversi menjadi kursi, perolehan Golkar lebih banyak.

Jika ini yang nantinya terjadi, maka kursi Ketua DPR RI tentunya menjadi milik Golkar.

"Kalkulasi itu tentu didasari amanah UU MD3. Disebutkan, kursi Ketua DPR RI menjadi hak partai pemenang pemilu," jelas Jamiluddin.

Baca juga: Soal Isu Jokowi Jadi Ketum Golkar, Dito Ariotedjo: Tampaknya Beliau Akan Fokus Multipartai

Lebih jauh, Jamiluddin mengungkapkan potensi bila partai yang masuk Senayan nantinya ingin mengubah UU MD3, khususnya yang mengatur soal Ketua DPR RI.

Apabila itu yang terjadi, maka partai pemenang pemilu dengan sendirinya tidak otomatis memperoleh kursi Ketua DPR RI.

"Namun kalau hal itu terjadi, maka suhu politik di Senayan akan meningkat tajam. Situasi tersebut tentu akan membuat suhu politik nasional menjadi tidak kondusif," katanya.