Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tanya Siapa Menteri Bayar Pajak Paling Tinggi, Bahlil dan Zulhas Tunjuk Luhut

Kompas.com - 22/03/2024, 16:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju kompak menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pembayar pajak tertinggi di antara para menteri.

Momen tersebut terjadi saat Presiden Joko Widodo bertanya kepada para menterinya soal siapa yang membayar pajak paling tinggi.

Kejadian itu berlangsung sebelum Presiden dan anggota kabinet selesai melaksanakan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak secara online di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/3/2024).

"Ini (yang) paling tinggi (pajaknya) siapa ini?" kata Jokowi.

Baca juga: Luhut Ungkap Rencana Investasi Produsen Mobil Listrik China di RI

Mendengar pertanyaan itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Balik Lahadalia menyinggung sosok yang menggunakan jas.

"Yang pakai jas," kata mereka.

Zulhas dan Bahlil kemudian menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang memakai jas hitam.

Dalam acara pelaporan SPT itu, hanya Menteri Luhut yang memakai jas.

"Yang paling banyak yang pakai jas," ujar Mendag Zulkifli Hasan.

"Kalau sudah pakai jas, bayar yang paling banyak," kata Menteri Bahlil menimpali.


Presiden Jokowi dan para menteri lain pun tertawa mendengar pernyataan itu.

Adapun SPT yang dilaporkan oleh Presiden dan menteri merupakan SPT 2023.

Baca juga: Luhut Pamer Bawa 3 Investasi Jumbo dari China ke RI

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, batas akhir pelaporan SPT untuk orang-perorang jatuh pada 31 Maret 2024.

Ia mengimbau seluruh masyarakat segera melaporkan SPT mereka.

"Jadi pada bulan-bulan ini memang diimbau seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak yaitu di atas Rp 54 juta per tahun mereka diharapkan mengisi untuk SPT tahun 2023-nya," kata Sri Mulyani.

"Untuk tahun ini pda tanggal 31 jadi ini masih ada 9 hari ke depan dan bisa dilakukan secara elektronik ya, jadi tidak harus pergi ke kantor pajak," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis Lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis Lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com