Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puncak Arus Mudik Lebaran 2024 Diprediksi pada 5-7 April, Arus Balik 14-15 April

Kompas.com - 18/03/2024, 18:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memprediksi, puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 masehi akan jatuh pada 5-7 April 2024, sedangkan puncak arus balik akan jatuh pada 14-15 April 2024.

"Puncak mudik diperkirakan terjadi tanggal 5-7 April 2024 dan arus balik tanggal 14-15 April 2024," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy seusai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/1/2024).

Muhadjir menuturkan, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 193,6 juta atau naik sekitar 60 persen dibandingkan jumlah pada tahun lalu.

Baca juga: Petugas Damkar Diminta Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Sebelum Warga Mudik

Ia menyebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membuka 6 ruas jalan tol secara fungsional untuk menunjang arus mudik Lebaran tahun ini.

Tiga ruas tol di antaranya di Pulau Jawa, yakni Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Cikeas-Cibitung, Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Ruas Kutanegara-Sadang dan, Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Ruas Colomandu-Klaten.


Sementara itu, tiga ruas lainnya ada di Sumatera, yaitu Tol Bangkinang-Koto Kampar, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura dan Seksi 3-4 Tebing Tinggi-Sinaksak, serta Tol Indrapura-Kisaran Seksi 2 Lima Puluh-Kisaran 32,15 kilometer.

"Semuanya akan diharapkan sudah bisa dilalui secara fungsional. Hanya mohon diwaspadai tentu saja adanya kerawanan-kerawanan terutama cuaca," ujar Muhadjir.

Baca juga: Mudik Gratis Naik Kapal Pelni, Ada Kuota 13.012 Penumpang

Bagi pemudik yang menggunakan angkutan umum, Muhadjir mengimbau agar membeli tiket dan melakukan check-in secara online demi mengurangi antrean.

"Jangan sampai datang ke stasiun atau tempat penyeberangan itu belum membawa tiket, karena nanti akan mengalami kesulitan, karena sekarang sudah ada prosedur yang sudah kita atur jauh lebih rapih dibanding tahun-tahun yang lalu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com