Jejak Sejarah Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Ramadhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) bakal menggelar sidang isbat buat menentukan awal Ramadhan 1445 Hijriah pada Minggu (10/3/2022).

Kegiatan itu rutin dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan awal Ramadhan. Dalam sidang isbat itu, Kemenag mengundang seluruh perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam serta diplomat dari sejumlah negara sahabat.

Dalam sidang isbat akan dipaparkan tentang pengamatan posisi hilal atau bagian bulan pada hari setelah terjadinya ijtima atau konjungsi. Posisi hilal itu digunakan buat menetapkan awal Ramadhan.

Baca juga: Digelar Hari Ini, Pukul Berapa Sidang Isbat Dimulai?

Paparan pengamatan hilal dari sejumlah daerah di Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sidang secara tertutup, kemudian hasilnya dipaparkan secara langsung dan disiarkan media massa.

Dirangkum ddari berbagai sumber, sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan rutin digelar tidak lama setelah Kemenang (dahulu Departemen Agama) dibentuk pada 3 Januari 1946. Kemenag memang diberi kewenangan buat menetapkan hari raya.

Kegiatan isbat mulai berjalan pada 1950 dengan menghadirkan para ulama untuk penentuan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Baca juga: Sidang Isbat Digelar Hari Ini, Kemungkinan 1 Ramadhan 2024 Pemerintah dan Muhammadiyah Berbeda

Dalam sidang isbat ketika itu, menteri agama mendengarkan paparan dari para ulama dan organisasi massa Islam.

Departemen Agama kemudian membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) pada 1972 untuk menyeragamkan pelaksanaan hari raya Islam.

Saat itu BHR dipimpin oleh pakar ilmu falak yang juga kader Muhammadiyah, Sa’adoeddin Djambek.

Badan itu mengemban tugas menentukan hari-hari besar Islam dan hari libur nasional, menyeragamkan awal bulan Hijriah yang berkaitan dengan ibadah seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal (Idul Fitri), dan 10 Zulhijjah (Idul Adha).

Baca juga: Soal Usulan Sidang Isbat Ditiadakan, Gus Yahya: Sudah Aturan Pemerintah

Selain itu, BHR dengan kewenangannya diharapkan bisa mengatasi pertentangan dan perbedaan terkait pandangan ahli hisab dan rukyat.

Nomenklatur BHR kemuddian diubah menjadi Tim Hisab dan Rukyat, lalu kembali berubah menjadi Tim Unifikasi Kalender Hijriah.

Dasar hukum sidang isbat tercantum dalam Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal itu menyebutkan, pengadilan agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Baca juga: Pendapat Kemenag dan Muhammadiyah soal Perlunya Menggelar Sidang Isbat

Kemenag mulai mengundang sejumlah duta besar negara sahabat untuk mengikuti sidang isbat mulai 2013.