Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRIN Prediksi Idul Fitri 10 April, Tak Ada Perbedaan Muhammadiyah dan Pemerintah

Kompas.com - 08/03/2024, 15:30 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi hari raya Idul Fitri akan berlangsung pada 10 April 2024.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa Thomas Djamaludin mengatakan, prediksi ini kemungkinan tidak berbeda dengan perhitungan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah karena ketinggian bulan sudah terlihat jelas.

Ketinggian bulan pada 9 April 2024 disebut mencapai 6 derajat dengan sudut elongasi 8 derajat di wilayah Indonesia.

Baca juga: BRIN: Awal Ramadhan Diprediksi 12 Maret Jika Mengacu Kriteria MABIMS

Kriteria itu sudah mencapai kriteria yang ditetapkan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yang menjadi patokan pemerintah Indonesia.

"Posisi bulan di wilayah Indoesia sudah cukup tinggi, tingginya sudah 6 derajat, elongasinya sekitar 8 derajat lebih sehingga di wilayah Indonseia itu secara hitung-hitunganan sudah memenuhi kriteria MABIMS, kriteria hitung-hitungan 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat," katanya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Thomas mengatakan, dalam sidang isbat 9 April 2024 nanti, kemungkinan hari raya Idul Fitri bisa dipastikan akan diputuskan pada 10 April 2024.

Baca juga: Heru Budi Imbau Warga di Jakarta Tak Mudik Lebaran Naik Motor

Keputusan ini bisa seragam dengan keputusan PP Muhammadiyah yang telah menetapkan Idul Fitri pada hari yang sama.

"Rukyat pada 9 April itu kemungkinan besar akan berhasil (terlihat bulan), akan ada saksi (yang melihat) sehingga pada saat sidang 9 April diputuskan bahwa Idul Fitri pada tanggal 10, itu kalau ditentukan lewat kriteria wujudul hilal oleh salah satu ormas, sehingga nanti insyaAllah idul fitri bisa seragam tanggal 10 April," tutur dia.

Sedangkan untuk penetapan awal Ramadhan, Thomas menjelaskan akan terjadi perbedaan karena ketinggian bulan pada 10 Maret 2024 waktu magrib tidak memenuhi kriteria MABIMS.

Sehingga kemungkinan dalam metode rukyat atau melihat dengan mata tidak akan nampak bulan, sehingga bisa diputuskan awal puasa terjadi pada 12 Maret 2024.

Baca juga: Kaum Perempuan Geruduk Istana, Teriak Mau Lebaran tapi Beras Mahal!

Namun jika dihitung dari sudut munculnya bulan dari ufuk, bulan sudah berada di sudut positif, sehingga PP Muhammadiyah yang menerapkan metode wujudul hilal haqiqi atau wujud bulan di atas ufuk menetapkan awal puasa pada 11 Maret.

Thomas mengatakan, dalam sisi prinsipil tidak ada perbedaan dari sisi perhitungan bulan.

Hanya saja perbedaan terjadi karena kriteria penetapan bulan baru yang berbeda dari PP Muhammadiyah dan MABIMS.

"Kalau dilihat dari prinsip kalender, perbedaan itu terjadi karena prinsip kriteria dan otoritas," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com