Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Setelah Pemilu, Investor Tak Tunggu-tunggu Berinvestasi di IKN

Kompas.com - 29/02/2024, 23:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, para investor tidak lagi menunggu-nunggu untuk menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut dia, hal itu menunjukkan optimisme investor terhadap IKN.

"Saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin, (investor) menjadi tidak nunggu-nunggu (berinvestasi di IKN) dan kini langsung semuanya akan kita atur ground breakingnya tetap sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di kawasan IKN pada Kamis, sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Akan Berkantor di IKN jika Jalan Tol dan Airport Jadi

Adapun pada Kamis ini, Presiden melakukan groundbreaking untuk klaster industri keuangan di IKN.

Di antaranya untuk bank Mandiri, bank BNI, dan Bank BRI.

Groundbreaking kali ini merupakan yang kelima kalinya dilakukan di IKN oleh Presiden Jokowi.

Presiden juga menyebutkan, di IKN saat ini mulai dipadati pembangunan berbagai proyek investasi.


Sehingga apabila dilihat di peta kawasan IKN, penampakannya sudah mulai padat dengan titik-titik groundbreaking.

"Ini saya tunjukkan mungkin (sambil menjelaskan dengan peta). Ini sudah padat sekali kalau kita lihat yang sudah titik-titiknya sudah padat sekali. Istananya sini," kata Jokowi.

"Tapi yang lebih padat sebetulnya di IKN barat, hanya ini belum, titik-titiknya belum ditunjukkan di sini. Tapi ini yang paling padat nantinya, dalam dua, tiga bulan ini akan paling padat di sini (IKN bagian barat)," ucap dia.

Presiden menuturkan, dengan adanya groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan berbagai gedung di IKN menunjukkan minat investasi yang terus ada.

Baca juga: Jokowi Klaim Minat Investasi di IKN Tinggi, Banyak Investor Antre

Bahkan, menurut dia, banyak investor yang sudah mengantre untuk pelaksanaan groundbreaking.

Hanya saja, saat ini pemerintah masih mengatur di mana lahan yang sudah tersedia sebagai lokasi investasi.

"Kemudian kawasannya di mana, agar ekosistem ini segera terbentuk. Sehingga kota menjadi hidup. Kalau yang ngantri yang diberi ini terus yang lain tidak, kan nanti ekosistemnya tidak terbentuk," ungkap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com