Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peran Ganda Surya Paloh yang Mungkin Terjadi dalam Pertemuan dengan Megawati

Kompas.com - 27/02/2024, 05:30 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengajuan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 nampaknya menjadi salah satu jembatan yang merekatkan hubungan antara kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Melalui para sekretaris jenderalnya, tiga partai politik (parpol) di Koalisi Perubahan, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap mendukung penggunaan hak tersebut di parlemen.

Namun, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menggarisbawahi, langkah itu hanya akan ditempuh menunggu langkah konkret PDI-P dalam sidang paripurna DPR RI setelah masa reses berakhir pada 7 Maret 2024.

Baca juga: Wacana Hak Angket Masih Mandek, Upaya PDI-P Naikkan Posisi Tawar?

Baginya, pernyataan Ganjar yang mengusulkan hak angket belum bisa dianggap langkah politik yang nyata dari PDI-P.

“Ini ramainya di luaran, bukan di parlemen. Ngapain kita sibuk di luaran?” ujar Hasanuddin di Nasdem Tower, Menteng, Gondangdia, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan hal serupa. Bola panas pengajuan hak angket ada di tangan PDI-P.

Di sisi lain, ia mengaku selalu membuka diri untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Bahkan, Surya menekankan bahwa pertemuan itu cukup penting untuk sebagian masyarakat.

“Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega, kalau dari saya beberapa kali saya katakan, bahwasanya komunikasi antara saya dan Mbak Mega itu komunikasi yang amat sangat dibutuhkan,” ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

“Sebagian besar masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini,” kata dia.

Baca juga: Bola Panas Usulkan Hak Angket Pilpres 2024 Dilempar ke PDI-P, Koalisi Terbelah?

Meski begitu, Surya menampik bahwa dukungan parpol Koalisi Perubahan pada hak angket ditentukan dari pertemuannya dengan Megawati.

Di sisi lain, langkah Surya sempat menjadi sorotan ketika empat hari setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2/2024).

Sebab, meski tak pernah mendeklarasikan dukungannya secara langsung, Jokowi dinilai memiliki kedekatan pada capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, hubungan Jokowi dengan PDI-P dan Megawati kian memburuk jelang Pilpres 2024 lalu.

Sejumlah elite partai banteng kerap menyampaikan narasi kritis pada mantan Wali Kota Solo itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com