Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Salaman dengan Moeldoko, Demokrat: Not Forgiven and Not Forgotten

Kompas.com - 26/02/2024, 19:31 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara soal jabat tangan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Momen itu terjadi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Bagi dia, momen itu tak menunjukkan bahwa Demokrat telah memaafkan Moeldoko yang mencoba merebut kepemimpinan dari tangan AHY.

“Kalau ada ungkapan, forgiven but not forgotten, sedangkan bagi kami kader-kader Demokrat, Moeldoko itu not forgiven and not forgotten,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Senin.

Baca juga: Momen AHY dan Moeldoko Bersalaman Saat Ikuti Sidang Kabinet Jokowi

Ia menekankan, AHY mau berjabat tangan dengan Moeldoko karena menghargai Presiden Joko Widodo.

“Mas AHY memang adab dan etikanya luar biasa. Tahu diri kalau dirinya peserta rapat yang diundang oleh tuan rumah,” sebut Herzaky.

“Makanya beliau menghormati tuan rumah, Bapak Presiden, dengan menghormati tamu-tamu yang juga diundang Bapak Presiden. Inilah pemimpin yang patut jadi teladan,” sambungnya.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung sikap Moeldoko yang sama sekali tak pernah mengucapkan permintaan maaf.

Menurutnya, AHY berbesar hati menyambut jabat tangan itu dengan tenang.

“Padahal, sosok itu sampai hari ini tidak sekalipun meminta maaf dan merasa salah,” imbuh dia.

Baca juga: Kronologi Perseteruan AHY dan Moeldoko, dari KLB Demokrat Deli Serdang hingga Jabat Tangan di Istana

Diketahui sejumlah mantan politisi Demokrat sempat menjajal merebut kepeimpinan AHY yang sah.

Beberapa figur itu akhirnya membentuk Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 dan memilih Moeldoko sebagai ketua umum baru.

Berulangkali, kubu Moeldoko mencoba proses hukum untuk merebut kepemimpinan itu dan selalu ditolak baik oleh pengadilan maupun Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com