Salin Artikel

AHY Salaman dengan Moeldoko, Demokrat: Not Forgiven and Not Forgotten

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara soal jabat tangan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Momen itu terjadi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Bagi dia, momen itu tak menunjukkan bahwa Demokrat telah memaafkan Moeldoko yang mencoba merebut kepemimpinan dari tangan AHY.

“Kalau ada ungkapan, forgiven but not forgotten, sedangkan bagi kami kader-kader Demokrat, Moeldoko itu not forgiven and not forgotten,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Senin.

Ia menekankan, AHY mau berjabat tangan dengan Moeldoko karena menghargai Presiden Joko Widodo.

“Mas AHY memang adab dan etikanya luar biasa. Tahu diri kalau dirinya peserta rapat yang diundang oleh tuan rumah,” sebut Herzaky.

“Makanya beliau menghormati tuan rumah, Bapak Presiden, dengan menghormati tamu-tamu yang juga diundang Bapak Presiden. Inilah pemimpin yang patut jadi teladan,” sambungnya.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung sikap Moeldoko yang sama sekali tak pernah mengucapkan permintaan maaf.

Menurutnya, AHY berbesar hati menyambut jabat tangan itu dengan tenang.

“Padahal, sosok itu sampai hari ini tidak sekalipun meminta maaf dan merasa salah,” imbuh dia.

Diketahui sejumlah mantan politisi Demokrat sempat menjajal merebut kepeimpinan AHY yang sah.

Beberapa figur itu akhirnya membentuk Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 dan memilih Moeldoko sebagai ketua umum baru.

Berulangkali, kubu Moeldoko mencoba proses hukum untuk merebut kepemimpinan itu dan selalu ditolak baik oleh pengadilan maupun Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/26/19312481/ahy-salaman-dengan-moeldoko-demokrat-not-forgiven-and-not-forgotten

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke