Anggap Jabat Tangan Tak Cukup, Demokrat: Sebaiknya Moeldoko Minta Maaf ke SBY dan AHY

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta maaf secara terbuka kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena pernah berupaya merebut Partai Demokrat.

Benny menyatakan, permintaan maaf itu harus disampaikan demi kebersamaan di Kabinet Indonesia Maju setelah AHY menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Agar kebersamaan itu indah, ya kan, kebersamaan itu indah di kabinet, sebaiknya Moeldoko menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Pak SBY dan juga kepada Mas AHY," kata Benny di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Momen AHY dan Moeldoko Bersalaman Saat Ikuti Sidang Kabinet Jokowi

Benny menuturkan, meminta maaf secara terbuka juga akan menunjukkan sikap negarawan Moeldoko karena perbuatannya ingin merebut Demokrat adalah hal yang salah secara politik maupun hukum.

Menurut dia, jabat tangan antara Moeldoko dan AHY sebelum sidang kabinet paripurna pada Senin siang tadi belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Demokrat dan mantan panglima TNI itu.

"(Itu) salaman formalitas, salaman tanpa makna, tidak meaningful. Kalau mau negarawan ya (minta maaf), kalau mau negarawan, kalau enggak ya sudah enggak usah," ujar Benny.

Baca juga: Kronologi Perseteruan AHY dan Moeldoko, dari KLB Demokrat Deli Serdang hingga Jabat Tangan di Istana

Seperti diketahui, relasi antara Moeldoko dan Demokrat tidak baik karena Moeldoko ingin merebut kepemimpinan partai itu dari AHY pada 2021 lalu dengan menggelar kongres luar biasa yang akhirnya tidak diakui oleh pemerintah.

Moeldoko pun sempat menempuh proses hukum demi mengambil alih Partai Demokrat tetapi selalu gagal.

Meski berkonflik, Moeldoko dan AHY kini berada dalam satu gerbong di Kabinet Indonesia Maju setelah AHY menerima tawaran menjadi menteri ATR/BPN.