Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masuk ke Pemerintahan, Demokrat: Presiden yang Meminta, Bukan Kami yang Cari-cari Jabatan

Kompas.com - 24/02/2024, 10:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan, parpolnya masuk ke kabinet Indonesia Maju atas permintaan Presiden Joko Widodo.

Andi juga mengakui jika situasi politik yang sudah berubah setelah pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi salah satu alasan Demokrat bergabung dengan pemerintah.

"Peta politik berubah dan karena itu kami masuk di pemerintahan ini koalisi presiden Jokowi itu karena memang ada situasi yang baru," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL Kompas.com yang disiarkan YouTube Kompas.com, Jumat (22/2/2024).

Baca juga: Demokrat Ungkap Pertemuan AHY dan Jokowi di Yogyakarta Tak Bahas Posisi Menteri

"Dan kami diberikan tawaran, bagi kami ini juga kesempatan untuk menjalankan pengabdian kepada negara. Memang Presiden meminta, bukan kami yang cari-cari jabatan. Memikirkan pun tidak," tegasnya.

Andi kemudian menceritakan saat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diminta datang ke Istana Kepresidenan pada Selasa (20/2/2024). Saat itu Agus juga belum tahu untuk kepentingan apa dirinya dipanggil Presiden Jokowi.

AHY menurutnya sempat bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno soal agenda tersebut.

"Ketika Mas AHY datang ke istana sebelumnya nanya sama Mas Pratik, agendanya apa? Mas Pratikno bilang udah datang saja nanti dikasih tahu. Jadi jam 8 pagi hari Selasa pagi datang ke Istana Mas AHY belum tahu apa ini agendanya," jelasnya.

Baca juga: Ungkap Alasan AHY Terima Tawaran Jadi Menteri Jokowi, Demokrat: Kami Tak Menggusur Siapa Pun ...

"Bagi kami ini juga kesempatan untuk semua partai kan pada dasarnya ingin dan bagaimana caranya jadi bagian dari pemerintahan untuk membawa aspirasi masyarakat yang diwakili nya dalam proses pembuatan kebijakan. Kebetulan sekali lagi, Kementerian ATR/ BPN ini kementerian apolitis. Isinya adalah pelayanan boleh di kata. Nah kalau ini cocok juga. 7 bulan terakhir ini mari kita bikin pelayanan masyarakat," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah telah resmi melantik AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) di Istana Negara para Rabu (21/2/2024).

AHY menggantikan posisi pejabat sebelumnya yakni Hadi Tjahjanto yang pada hari yang sama dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com