Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Kompas.com - 23/02/2024, 20:42 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak diajak bicara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Paloh mengungkapkan, hal itu tak dibahas dalam pertemuannya dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Minggu, 18 Februari 2024.

“Kemarin, Pak Jokowi masih merahasiakan itu sama saya. Bagaimana saya mau menjawabnya?” ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

“Coba Pak Jokowi kasih (pertanyaan), barangkali bilang,”Bung Surya ini Demokrat barangkali (mau bergabung)’. Saya bisa kasih komentar kan. Jokowi diam-diam saja, masa saya tanya,” katanya lagi.

Baca juga: Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Meski begitu, Surya Paloh mengaku tak memiliki resistensi pada Demokrat yang saat ini menjadi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan.

Dia pun mengaku akan mengikuti apa pun keputusan Jokowi karena penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa,” kata Paloh.

Diketahui, hubungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat pecah semenjak Surya Paloh dan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan sepakat untuk mengajak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Pertengahan September 2023 lalu, Demokrat yang merasa kesepakatan dilakukan secara sepihak akhirnya memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan.

Baca juga: Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Selanjutnya, Demokrat merapat dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

AHY sendiri mengaku proses penunjukannya sebagai Menteri ATR/BPN berlangsung sangat cepat. Dimulai dari permintaan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk menemui Jokowi pada Senin, 19 Februari 2024.

Kemudian, pada pertemuan hari Selasa, 20 Februari 2024, Jokowi menawarkan pada AHY soal jabatan menteri itu. Ketua Umum Partai Demokrat itu pun sepakat untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Putra sulung Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu kemudian dilantik menjadi Menteri ATR/BPN pada Rabu, 21 Februari 2024.

Baca juga: Perjalanan AHY: Didepak Anies, Dirangkul Prabowo, Diajak Magang Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

Nasional
Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Nasional
Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com