Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Isu Jadi Menteri di Pemerintahan Baru, Budi Arie: Tunggu Saja, Jangan Buru-buru

Kompas.com - 21/02/2024, 17:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi enggan menanggapi lebih jauh terkait isu bakal diangkat menjadi menteri kembali di pemerintahan baru usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.

Ketua Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo) itu memilih untuk menunggu hasil hitung manual pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Sebab, hasil hitung manual baru keluar di akhir Maret 2024, dan pemerintahan baru dimulai Oktober 2024.

"Ya belum (diajak kabinet presiden baru) lah. Tunggu real count saja. Sampai kapan sih? 20 Maret ya? 35 hari ya setelah itu. Tunggu saja lah," kata Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: Presiden Jokowi Tunjuk Budi Arie Jadi Menlu Ad Interim

Dia pun tidak menanggapi lebih jauh jika benar diajak bergabung dalam pemerintahan baru.

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara sekitar 56-58 persen.

Sedangkan Projo diketahui mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Sudah lah kita tunggu real count saja. Iya kan. Kita hormati keputusan KPU nanti," ujar Budi.

Kendati begitu, dia mengaku siap jika dipilih menjabat jabatan baru di pemerintahan selanjutnya.

"Semua juga siap. Gitu ya, yang penting tunggu real count, jangan buru-buru," kata Budi Arie.

Baca juga: Jokowi Bertemu Ketum Parpol Pengusung Prabowo-Gibran, Budi Arie: Sebagai Pribadi, Beliau Punya Hak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Beyo'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Beyo"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com