Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

PDI-P Jatim Kerahkan Ratusan Ribu Saksi TPS Terlatih pada Pemilu 2024

Kompas.com - 14/02/2024, 11:23 WIB
Anissa DW,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur (Jatim) mengerahkan 241.332 saksi terlatih untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Jatim, Rabu (14/2/2024), berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Said Abdullah mengatakan, sesuai kesepakatan para pimpinan partai koalisi pengusung Ganjar-Mahfud, para saksi tersebut merupakan kader dan anggota PDI-P.

“Para saksi ini dibekali kemampuan teknis kepemiluan serta mental juang sebagai ujung tombak pengamanan suara. PDI-P mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi saksi. Para saksi siap menghadapi satu kondisi jika harus mendapatkan tekanan sekalipun,” ujar Said dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Selain mengerahkan saksi, imbuhnya, PDI-P juga mengerahkan sumber daya partai, seperti pembukaan dapur umum untuk menyuplai konsumsi bagi saksi, posko kesehatan, dan posko advokasi reaksi cepat. Tujuannya, untuk mendukung para saksi yang menjalankan tugas mengamankan suara di lapangan.

Baca juga: Mampir ke Rumah Petinggi PDI-P Semarang, Ganjar Tunda Bertolak ke Jakarta

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI-P Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno menjelaskan, dari total 120.600 tempat pemungutan suara (TPS) se-Jawa Timur, pihaknya mengerahkan dua saksi di tiap TPS.

"Jumlah total saksi yang kami tugaskan sebanyak 241.332 orang. Jumlah ini belum termasuk para koordinator saksi di tiap desa dan kelurahan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap saksi ketika bertugas," kata Sri Untari.

Menurut Sri Untari, para saksi tersebut menjadi ujung tombak dalam pengawalan dan pengamanan suara dari masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jawa Timur itu menambahkan, seluruh kader partai, simpatisan, hingga relawan, juga bakal terjun langsung di lapangan untuk melakukan pengawasan pemilu serentak tahun ini.

Baca juga: Soal Elektabilitas Ganjar-Mahfud di Jatim, Said Abdullah: Kami Yakin Menang

Sri Untari melanjutkan, saksi yang diterjunkan oleh DPD PDI-P Jawa Timur merupakan orang-orang yang telah melalui serangkaian proses penggemblengan, mulai dari seleksi rekrutmen hingga pelatihan. Bahkan, sebagian di antaranya telah berpengalaman menjadi saksi pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2019.

Sementara itu, Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPD PDI-P Jawa Timur Hari Yulianto menjelaskan, saksi yang ditugaskan berjenjang dari tingkat TPS hingga pusat.

"Kami juga menugaskan satu orang koordinator di tiap desa untuk mengoordinasi para saksi. Kemudian saksi tingkat kecamatan, masing-masing empat orang dari 666 kecamatan se-Jatim," ujarnya.

Hari menambahkan, sebanyak 38 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP se-Jatim juga telah mendirikan kamar hitung yang akan melakukan rekapitulasi dan analisis raihan suara dari dokumen kepemiluan yang dihimpun para saksi tingkat TPS.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Pukul 12.00 Jadi Crucial Time di TPS, Ingatkan Potensi Penyalahgunaan Surat Suara

"Kamar hitung itu sekaligus sebagai penganalisis data pembanding antara rekapitulasi suara yang dilakukan penyelenggara dan pihak peserta pemilu," katanya.

Menurut Hari, langkah menerjunkan saksi hingga mengoperasikan kamar hitung merupakan upaya PDI-P untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com