Cak Imin: Sulit Menghindarkan Kerusakan akibat Pemilu Terindikasi Curang

JOMBANG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengingatkan dampak akibat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang curang.

"Yang paling sulit, bagi kita menghindarkan kerusakan dan keburukan yang akan terjadi akibat pemilu yang terindikasi itu (curang)," ujar Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Senin (12/2/2024).

Oleh karenanya, Cak Imin menyebut semua pihak harus terbuka melihat potensi kecurangan dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Cak Imin: Kecurangan Tak Boleh Terjadi, Terlalu Mahal Anggaran Negara untuk Pemilu

Dia menegaskan, kecurangan pemilu tidak boleh terjadi karena biaya untuk pelaksanaannya sangat mahal.

"Kita harus terbuka ya, bahwa kecurangan yang ditimbulkan oleh pasangan calon mana pun harus fair, kita melihat dan kita kritisi sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi," ungkap Cak Imin.

"Karena terlalu mahal, biaya politik, biaya anggaran negara untuk sebuah pemilu yang ingin melahirkan sebuah kepemimpinan pemerintahan yang sukses," lanjut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Cak Imin melanjutkan kecurangan membuat hasil pemilu tidak legitimate.

Akibatnya, selama lima tahun pemerintahan setelah pemilu ada potensi kerusakan yang bisa terjadi.

"Kalau terjadi kecurangan, kelihatan curang itu ya sebaiknya jangan diliat sebagai legitimasi, (karena) menjadi tidak legitimate hasil pemilu. Maka hancur semua selama lima tahun kita," tuturnya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil: Kecurangan Pemilu Mencakup Penyalahgunaan Kekuasaan Negara di Berbagai Level

Adapun pemungutan suara Pemilu 2024 akan digelar secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.

Pemilu kali ini digelar bukan hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara itu saat ini sedang berlangsung masa tenang Pemilu 2024 sejak Minggu hingga Selasa (13/2/2024).

Selama masa tenang para capres dan cawapres tidak lagi melaksanakan kegiatan kampanye atau sosialisasi dalam bentuk apa pun.