Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Kita Tabrak dan Seruduk Semua Penghalang yang Sebabkan Kegelapan Demokrasi

Kompas.com - 10/02/2024, 20:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan akan menuntaskan semua persoalan yang dihadapi masyarakat jika dia dan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, memenangi Pilpres 2024.

Mahfud menyampaikan hal itu sebelum membacakan maklumat Ganjar-Mahfud jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Mulanya, Mahfud mengaku menerima keluhan dari masyarakat yang ditemuinya selama masa kampanye.

"Ada banyak pelajaran tentang arah perjalanan bangsa ini, ada masalah utama yang kami lihat menjadi kegelisahan orang banyak di Indonesia, yaitu tabir gelap demokrasi dan hilangnya keadilan ekonomi. Demokrasi Indonesia tengah mengalami krisis dan terancam eksistensinya," kata Mahfud dalam hajatan rakyat di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Baca juga: Puan: Kalau Ada Intimidasi Larang Pilih Ganjar-Mahfud, Lawan

Mahfud menilai, suara rakyat yang sejatinya menjadi roh demokrasi, malah nyaris tidak didengar oleh telinga penguasa.

Dia melanjutkan, belakangan, situasi demokrasi di Indonesia mulai membebani masyarakat karena penguasa dan perangkat kekuasaan mulai mengintervensi mereka.

"Sungguh demokrasi Indonesia menuju ke arah kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi. Hukum disalahgunakan dan terakhir konstitusi dipermainkan," jelas eks Menko Polhukam itu.

Semua hal itu, menurut Mahfud, berakibat buruk kepada masyarakat. Rakyat menjadi korban karena perekonomian semakin sulit. Sebaliknya, kartel-kartel ekonomi semakin merajalela.

Baca juga: Kampanye di Semarang, Mahfud Bacakan 3 Maklumat jika Terpilih pada Pilpres 2024

Setelah itu, Mahfud bercerita tentang betapa sulitnya akses kesehatan di pelosok-pelosok Tanah Air.

"Kami mendapatkan banyak cerita betapa akses kesehatan tidak merata, lapangan pekerjaan semakin sulit, akses pendidikan semakin sulit juga, hingga harga bahan pokok yang terus melambung. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita begini?" kata Mahfud.

Mahfud yakin, jalan keluar untuk menyelesaikan semua masalah itu adalah dengan menghentikan segala sesuatu yang tidak beres di Indonesia.

"Jawabannya tegas, semua yang tidak beres itu harus dihentikan mulai sekarang. Ya, sekarang kita tabrak! Kita seruduk! Kita tabrak dan seruduk semua penghalang yang menyebabkan kegelapan demokrasi dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia ini," tegas eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

"Untuk itu, niscaya negara harus hadir, hadirnya negara adalah mandat konstitusi. Pemimpin negara dan pemerintahan wajib melaksanakan mandat tersebut," lanjut Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com