Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diminta Kawal Perhitungan Suara untuk Antisipasi Kecurangan Pemilu 2024

Kompas.com - 09/02/2024, 18:49 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Founder dan CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah meminta masyarakat untuk mengawal proses perhitungan suara pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Eep saat melaunching aplikasi “Warga Jaga Suara” di Pulau Dua Resto, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2024).

“Kami mengajak seluruh pemilih, seluruh warga, untuk tidak hanya memilih pada tanggal 14 Februari (2024), tetapi juga menjaga suara mereka,” kata Eep.

Eep mengatakan, dengan perkembangan teknologi yang pesat, setiap pemilih berhak mendapatkan informasi soal hasil atau rekapitulasi suara.

Baca juga: Jaringan Gusdurian Temukan 58 Pelanggaran Pemilu, Salah Satunya Bansos

“Hasil pemilu adalah informasi publik, hasil pemilu adalah data publik, C1 data publik, rinciannya yang sudah direkap data publik, detailnya sampai TPS (tempat pemungutan suara) data publik,” ujar Eep.

“Ketika ada yang berusaha menutup itu, maka dengan menggunakan teknologi, kita buka sebagai data publik, itulah sebenarnya inti dari gerakan ini,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI).

Eep mengatakan, latar belakang dibentuknya aplikasi “Warga Jaga Suara” untuk mengantisipasi kecurangan Pemilu 2024.

“Banyak indikasi sejak awal yang membuat 2024 menjadi pemilu yang mengkhawatirkan, puncaknya adalah ketika yang disebut sebagai praktik nepotisme itu terjadi dengan amat terang benderang, dan kemudian kita seperti dipaksa menerima itu sebagai kenyataan politik,” ujar Eep.

“Kami terima itu sebagai kenyataan politik, tetapi perlawanan atas praktik itu tidak boleh dihentikan,” kata dia.

Launching aplikasi “Warga Jaga Suara” itu dihadiri perwakilan kubu 01, yakni Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi.

Baca juga: Bawaslu Jabar Sebut Masa Tenang Pemilu 2024 Waktu Krusial Politik Uang

Sementara itu, kubu 03 diwakili Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melalui sambungan telepon.

“Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak boleh ada kekuatan manapun atas nama kekuasaan dengan pembenaran cara apapun untuk memanipulasi suara rakyat,” kata Hasto.

Kubu 02 tidak nampak hadir dan tidak ada yang memberikan pandangan terkait aplikasi “Warga Jaga Suara”.

Baca juga: Jaringan Gusdurian Nyatakan Sikap Jelang Pemilu, Temukan 105 Dugaan Pelanggaran

“Saya tidak tahu apakah 02 sudah membuka website, karena kita tidak tahu yang membuka website itu 01, 02, atau 03. Cuma IP Address, tapi paslon address-nya enggak tahu,” kata Eep.

Adapun launching itu juga dihadiri para pemimpin redaksi (pemred) media nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com