Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikatan Sarjana Katolik Serukan Pilih Pemimpin yang Punya Keutamaan Moral

Kompas.com - 09/02/2024, 09:16 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menyerukan untuk memilih pemimpin yang memiliki keutamaan moral.

Selain menyerukan memilih pemimpin yang memiliki keutamaan moral, ISKA juga membacakan delapan nilai pemimpin bangsa yang harus dimiliki.

"Pertama, konsisten mempertahankan dan mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Ketua I ISKA DPD DIY Ignasius Triyana lewat keterangan tertulis, Jumat (9/2/2024).

Kedua, berpihak dan memberdayakan masyarakat kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel.

Ketiga, menjunjung martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia.

"Keempat, memperjuangkan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan," ucap Ignasius.

Baca juga: Sikapi Situasi Politik, 15 Kampus di Kota Semarang Lakukan Konsolidasi hingga Rencana Aksi Besar

Kelima, memperjuangkan keberagaman dan toleransi yang konsisten.
Keenam, memiliki komitmen kuat dalam menegakkan hukum agar Indonesia terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ketujuh, memiliki kompetensi yang unggul dalam menyusun regulasi, kebijakan publik dan modalitas efektif untuk kesejahteraan rakyat secara demokratis.

"Terakhir, peduli pada kelestarian lingkungan hidup dan keutuhan ciptaannya," tandasnya.

Pesan ISKA DPD DIY itu disampaikan dalam bentuk seruan moral, di Kampus V Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Seruan moral tersebut didasari fakta bahwa telah terjadi kemerosotan demokrasi dan adanya lembaga negara yang berpihak pada Pemilu 2024.

"Regresi demokrasi itu bersumber pada keprihatinan akhir-akhir ini sehingga membentuk 'demokrasi yang bengkok'," kata Ignasius.

Tidak Tiba-Tiba

Sementara itu Ranggabumi Nuswantoro, yang juga pengurus ISKA DPD DIY, menjelaskan bahwa seruan moral ini tidak dibuat mendadak.

"Tidak ujug-ujug. Proses pendidikannya sudah dilakukan sekitar satu tahun lalu. Tapi karena semakin mendekati waktu Pemiku 2024, ini perlu disikapi lebih serius," tegasnya.

"Kami melihat kualitasnya menurun, seperti adanya keberpihakan," lanjut Rangga. ISKA sebagai organisasi masyarakat sipil, berharap masyarakat melakukan pilihannya dengan kompetensi yang cukup.

Baca juga: SBY Minta Suara Para Akademisi Terkait Kondisi Demokrasi Tak Diabaikan

Wibowo Suliantoro, Ketua III ISKA DPD DIY, juga mengatakan seruan moral ini tidak dilakukan tiba-tiba, karena sudah melalui diskusi 14 kali dengan melibatkan praktisi dan tokoh intelektual.

Pihaknya juga sudah melakukan safari untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Kita tidak memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. Tapi among asthabrata ini juga digali dari ajaran sosial gereja. Ini jadi rambu-rambu umum untuk menyiapkan calon pemimpin yang cerdas dan bertanggungjawab untuk bangsa dan negara," tambah Bowo. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com