Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Akademisi ke Jokowi Dianggap Politis, Mahfud: Mereka Tidak Kampanye, Apa Politisnya?

Kompas.com - 07/02/2024, 23:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD membantah sejumlah pihak yang menuding ada kepentingan politik di balik kritik akademisi dari berbagai kampus kepada Presiden Joko Widodo.

Mahfud menilai, keprihatinan yang disampaikan oleh civitas akademika perguruan tinggi tersebut murni merupakan gerakan moral.

"Kalau saya menganggap itu gerakan moral yang murni, kan boleh dong berbeda pendapat," kata Mahfud di Posbloc, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Mahfud beralasan, pernyataan sikap para akademisi itu tidak diikuti ajakan atau kampanye untuk memilih kandidat tertentu di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Jokowi Bilang Tak Akan Kampanye, Mahfud: Anda Saja yang Menilai

"Mereka itu tidak memihak paslon manapun, tidak mengkampanyekan siapapun, apa politisasinya? Apa misalnya bahwa itu partisan? Tidak ada," kata Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini justru balik menuding bahwa ada pihak-pihak yang menyalahgunakan jabatan untuk kampanye.

"Justru yang kemudian melakukan langkah-langkah yang ingin memenangkan calon tertentu itulah yang melakukan politisasi di luar tugasnya," kata dia.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini pun mendorong para akademisi untuk lebih lantang bersuara meski ada yang meminta mereka untuk diam.

Baca juga: Mahfud Sebut KPK Tak Lagi Independen, Janji Revisi UU KPK jika Jadi Wapres

Lebih lanjut, Mahfud tidak berkomentar banyak soal adanya permintaan dari polisi kepada sejumlah rektor untuk membuat video berisi testimoni terhadap Presiden Joko Widodo.

Menurut Mahfud, pihak kepolisian sudah mengakui adanya permintaan kepada para rektor, apapun alasan mereka melakukan hal tersebut.

"Bahwa ini untuk cooling system dan sebagainya terserah mereka, tapi mereka sudah mengaku itu dilakukan," kata dia.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai ada kepentingan politik di balik masifnya kritik para akademisi kepada Jokowi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Hajatan Rakyat di Solo, Ganjar-Mahfud Akan Naik Gerobak Sapi dari Ngarsopuro ke Benteng Vastenburg

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik," ujar Ari, Jumat (2/2/2024).

Namum demikian, Ari mengeklaim bahwa pemerintah tetap memandang kritik sebagai vitamin untuk memperbaiki kualitas demokrasi.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga memberikan respons senada terhadap kritik dari kampus kepada Jokowi.

Bahlil menuding bahwa pernyataan para akademisi itu merupakan skenario yang diciptakan pihak tertentu.

Baca juga: Mahfud Setuju Koruptor Dihukum Mati

"Ini skenario, ini kita sudah paham sebagai mantan aktivis," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2024).

"Ya sudahlah, mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ngerti betul barang ini. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku. Kita ini besar di jalan, gimana kita enggak paham gini-ginian," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com