Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Mahfud MD Setuju Pemilu 2024 Jadi Paling Brutal Sepanjang Era Reformasi

Kompas.com - 02/02/2024, 15:51 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menilai memang benar pemilihan umum (pemilu) 2024 sebagai pemilu yang paling brutal sepanjang era reformasi.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Rosi di Kompas TV, Kamis (1/2/2024) malam.

Awalnya Mahfud ditanya, apakah benar pemilu tahun 2024 ini menjadi yang paling brutal?

"Iya, kalau dibandingkan selama reformasi ya," ujarnya.

Baca juga: UI, UGM, dan UII Ramai-ramai Soroti Jokowi dan Demokrasi di Indonesia

Mahfud kemudian membeberkan, pemilu 1999 berjalan dengan baik, begitu juga dengan pemilu berikutnya 2004 dan 2009.

Ia bahkan sempat menyinggung sikap netralitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sama sekali tak menyentuh ranah yudikatif saat mencalonkan diri kembali sebagai petahana.

"Itu kan 2009 saya Hakim MK-nya, itu Pak SBY presiden, sama sekali enggak ada hubungan dengan saya untuk bicara perkara, dan saya enggak mau dan dia tau," tuturnya.

"Jadi Pak SBY enggak pernah mau bicara perkara, ngutus orang ketemu saya enggak, pada waktu 2009 itu," ucap Mahfud.

Baca juga: Akademisi Sampaikan Petisi untuk Jokowi, Istana: Kritik adalah Vitamin

Namun kali ini, Mahfud bercerita tentang bagaimana kecurangan terjadi secara brutal, termasuk bentuk intimidasi dan penurunan alat peraga kampanye yang terjadi di beberapa daerah.

"Sesuatu yang real di beberapa tempat tertentu, tidak di semua tempat juga. Misalnya di Aceh, saya tanya kanan kiri tidak ada intimidasi. Tapi mungkin karena elektoralnya tidak banyak di sana," ucapnya.

Kecurangan penurunan alat peraga kampanye itu banyak terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera bagian padat penduduk.

"Tapi kalau di Jawa kan banyak itu, di Sumatera juga banyak tiba-tiba whoss gitu hilang satu malam, kalau ditanya "nggak tau masyarakat sendiri" tapi yang satunya nggak hilang, malah bertambah. Itu kan (katanya) masyarakat sendiri juga," imbuh Mahfud.

Baca juga: Guru Besar UI Serukan Semua Perguruan Tinggi di Indonesia Ikut Kawal Ketat Pelaksanaan Pemilu 2024

Meski demikian, ia mengaku tak khawatir karena sudah bekerja puluhan tahun di bidang politik dan hukum di Indonesia.

"Kalau saya pribadi biasa kan sudah puluhan tahun bekerja di situ, itu bisa saja sering juga terjadi tetapi mungkin tingkat brutalitasnya yang agak berbeda ya. tingkat brutalitasnya dan nekatnya itu," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com