Panglima Pastikan TNI Tetap Netral apabila Presiden Jokowi Jadi Berkampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan prajurit TNI tetap netral apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar berkampanye pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Untuk masalah netralitas saya rasa secara Undang-Undang TNI, kami sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis,” kata Panglima Agus usai apel gelar pasukan pengamanan Pemilu di Taxi Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024).

Netralitas TNI, kata Agus, juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Prajurit TNI yang Ditangkap di Malaysia Kembali, KSAD: Beli LPG Buat Masak Kok Diributi Narkoba?

“Kalau kami berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kami ikuti aja koridor seperti itu,” tutur Agus.

Agus mengatakan hal seperti itu, usai ditanya awak media terkait netralitas TNI apabila Jokowi berkampanye.

Hal ini berkaca dari pernyataan Jokowi saat memberikan keterangan pers usai serah terima pesawat Super Hercules C-130J di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Soal Kampanye Prabowo-Gibran di Balai Kartini, KSAD: Itu Milik TNI, tetapi Sudah Dipakai Umum

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa seorang presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi.

Baca juga: Fasilitas TNI Dipakai Deklarasi Dukung Prabowo, Bawaslu: Kalau Disewakan Boleh

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujar Jokowi.