Salin Artikel

Hasto: Pengganti Mahfud di Menko Polhukam Jangan Tumbuhkan Intimidasi Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto berharap sosok pengganti Mahfud MD pada posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) harus satu padu untuk menegakkan demokrasi dan hukum sebagaimana telah dilakukan Mahfud.

Ia tidak ingin, sosok pengganti Mahfud justru malah menumbuhkan adanya praktik-praktik intimidasi baru seperti yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Siapa pun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit yang sama untuk membela rakyat, untuk membela keadilan. Jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Menurut Hasto, Mahfud adalah pendekar hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Menko Polhukam.

Ia pun menitipkan pesan bagi pengganti Mahfud di posisi tersebut, untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang jauh dari kecurangan dan intimidasi.

Mahfud, jelas Hasto, tengah menyelesaikan sejumlah tugasnya sebagai Menkopolhukam.

Salah satu tugas tersebut, diakuinya adalah mengawal Pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil.

Selain itu, persoalan kasus hukum yang menimpa masyarakat luas juga sedang diselesaikan Mahfud.

"Persoalan Rempang misalnya, memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikan atau setidak-tidaknya memberikan rekomendasi agar berbagai ketidakadilan terhadap berbagai konflik agraria, terhadap kejahatan-kejahatan keuangan melalui sistem online yang sering terjadi, pinjaman online, sistem asuransi dan sebagainya. Sehingga ini akan dikebut oleh Prof Mahfud untuk dapat diselesaikan," ungkap Sekjen PDI-P ini.

Mahfud, menurut Hasto, juga sudah menemui Ketua Umum PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai partai politik pengusung terkait rencana pengunduran diri dari Menko Polhukam.

Ia menjelaskan, pertemuan Mahfud dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk membahas situasi politik terkini. Termasuk membahas perkembangan kampanye Ganjar-Mahfud di banyak daerah jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang.

"Memang betul kemarin diadakan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prof Mahfud MD jam 5.30 dan ini pertemuan rutin karena selalu dilakukan evaluasi secara rutin terhadap seluruh tahapan kampanye," tutur politikus asal Yogyakarta ini.

Sebelumya, Mahfud MD memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai menteri di kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin dalam waktu dekat.

Penegasan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu disampaikan kepada para wartawan di panggung kampanye terbuka Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh Partai Hanura di Stadion Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

"Pasti lah (mundur). Pasti itu, saya pasti (mundur)," terang Mahfud

Selama ini, tambah Mahfud, dirinya sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari jabatannya saat ini sebagai Menko Polhukam.

"Saya mundur dari kabinet, menunggu momentum, tunggu momentum. Ya, itu tadi (pasti mundur) nunggu momentum. Pasti (mundur)," tegas Mahfud.

Keputusan yang segera diambil tersebut, tambah Mahfud, untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya supaya tak memakai fasilitas negara saat mengampanyekan salah satu pasangan capres cawapres di Pilpres 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/30/20531851/hasto-pengganti-mahfud-di-menko-polhukam-jangan-tumbuhkan-intimidasi-baru

Terkini Lainnya

MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

Nasional
KY Dalami Putusan Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

KY Dalami Putusan Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

Nasional
Anak SYL Akui Usulkan Nama Isi Jabatan Eselon II di Kementan

Anak SYL Akui Usulkan Nama Isi Jabatan Eselon II di Kementan

Nasional
Tiga Kali, Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat Hukum...

Tiga Kali, Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat Hukum...

Nasional
Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi

Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi

Nasional
Kapolri Akan Temui Menko Polhukam di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus

Kapolri Akan Temui Menko Polhukam di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kapolri dan Jaksa Agung Ditegaskan Sudah Bergandengan | Jampidsus Dilaporkan ke KPK

[POPULER NASIONAL] Kapolri dan Jaksa Agung Ditegaskan Sudah Bergandengan | Jampidsus Dilaporkan ke KPK

Nasional
Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Nasional
Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Nasional
Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Nasional
Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Nasional
Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke