Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Awasi TPS Luar Negeri di 12 Wilayah sebab Terbentur Anggaran

Kompas.com - 29/01/2024, 14:08 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri hanya mengawasi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di 12 wilayah dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akibat keterbatasan anggaran.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri Irjen Krishna Murti di Garuda Hall, Pusat Misi Internasional Divhubinter Polri, Serpong, Banten, Senin (29/1/2024).

"Kami pada awalnya merencanakan ada 24 wilayah yang menjadi tempat pengamanan. Namun, karena kontruksi angggaran yang belum tercukupi semua, maka kami atas arahan Mabes Polri hanya mengamankan 12 lokasi," kata Krishna, seperti dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Ingatkan Pendukung, Prabowo: Sesudah Nyoblos, Jaga TPS, Jangan sampai Surat Suara Kita Dirusak

Lokasi TPS yang bakal menjadi dijaga oleh Polri di antaranya Den Haag-Belanda, Jeddah-Arab Saudi, Taipei-Taiwan, Hong Kong-China, serta lima wilayah di Malaysia, Sydney-Australia, dan Singapura.

Proses pemilihan di luar negeri pada Pemilu 2024 ini dilaksanakan dalam tiga cara, yaitu Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan Pos.

Krishna mengatakan, jumlah pemilih luar negeri yang menjadi kewajiban untuk dijaga keamanannya pada Pemilu 2024 sekitar 1.700 orang.

Baca juga: 534 TPS di Banyumas Rawan Banjir dan Longsor


Angka itu, kata Krishna, sudah sesuai data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Saat ini proses Pemilu dan Pilpres memasuki tahapan kampanye terbuka atau rapat akbar.

Pada 4 Februari 2024 akan digelar debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) kelima atau terakhir.

Setelah itu, tahapan Pemilu dan Pilpres 2024 akan memasuki masa tenang yang mulai diberlakukan pada 11 Februari sampai 13 Februari 2024.

Baca juga: Pindah TPS Diperpanjang hingga 7 Februari 2024, Apa Saja Syaratnya?

Usai masa tenang, pemungutan suara Pemilu dan Pilpres akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com