Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik di Papua Terjadi, Komnas HAM Dorong Pendekatan Kemanusiaan

Kompas.com - 25/01/2024, 17:16 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong agar pemerintah melakukan pendekatan kemanusiaan untuk menangani kekerasan bersenjata di Papua.

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konferensi pers catatan tahunan Komnas HAM 2023 di Kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

"Mendorong pemerintah untuk mengutamakan pendekatan hak asasi manusia dalam menangani insiden kekerasan bersenjata," ujarnya.

"Dan menghapus segala bentuk diskriminasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Papua dan pembela HAM terkait isu Papua," kata dia dalam pemaparan yang diberikan.

Baca juga: Adu Gagasan Capres soal Konflik Papua: Prabowo Ingin Perkuat Aparat, Ganjar-Anies Tawarkan Pendekatan Dialog

Pendekatan tersebut dinilai penting karena Komnas HAM menyebut selama 2023 eskalasi kekerasan di Papua tak berkurang.

Jumlah korban sipil akibat kekerasan di Papua menjadi yang terbanyak akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan dan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB).

Rekomendasi lainnya, Komnas HAM meminta agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional untuk semua kasus kekerasan di Papua.

"Mendorong Pemerintah untuk meninjau konsep pembangunan di Papua berdasarkan prinsip penghormatan dan perlindungan pemenuhan HAM yang mencerminkan konteks spesifik Papua.

Baca juga: Konflik Papua Tak Kunjung Usai, Prabowo: Rumit, Ada Campur Tangan Asing

Profesionalitas aparat diperlukan untuk menghentikan kriminalisasi dan kebebasan berpendapat dan berkumpul di Papua.

Pasalnya, masih banyak aktivis Papua yang ditangkap karena tuduhan pasal karet seperti pasal makar.

Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk meninjau konsep pembangunan di Papua berdasarkan prinsip penghormatan dan perlindungan pemenuhan HAM yang mencerminkan konteks spesifik daerah Papua.

"Terakhir, mendorong pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan dasar pengungsi internal di Papua, baik di tempat pengungisian, termasuk segala jenis kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, serta mengupayakan pemulangan pengunsi secara memadai," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com