TNI Masih Cari Tahu Aparat yang Terlibat Tambang Ilegal seperti Pernyataan Mahfud

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI mengaku masih mencari tahu terkait aparat yang diduga terlibat atau menjadi beking tambang ilegal.

Isu tersebut muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut hal itu dalam debat cawapres, Minggu (21/1/2024).

“Sampai sekarang belum ada informasi yang jelas ya yang itu, nanti kami cari tahu dulu,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Mahfud MD Keluhkan Mafia Tambang Ilegal Dibeking Aparat dan Pejabat

Gumilar mengatakan, ia tidak ingin isu itu menjadi liar. Oleh karena itu, pihaknya akan mencari informasi terlebih dahulu.

“Ya nanti kami cari tahu, jangan sampai kami salah juga. Kami cari informasi dulu,” ujar Gumilar.

Sebelumnya, Mahfud MD dalam debat keempat Pilpres, Minggu (21/1/2024), menyatakan tidak mudah bagi pemerintah buat menyelesaikan sengketa tanah adat dan kegiatan pertambangan ilegal.

Menurut Mahfud, berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dari 10.000 pengaduan itu, 2.587 di antaranya adalah kasus tanah adat.

"Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali," kata Mahfud.

Baca juga: Soal Aparat Terlibat Tambang Ilegal, Mahfud: Tanya ke Ketua KPK

Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak pun ikut merespons pernyataan Mahfud tersebut.

"Aparat juga bisa aparatur sipil ya. Belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini kalau kita misalnya begitu-begitu masuk video, kita takut sekarang. Jadi enggak seberani itu lagi kita," kata Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

Marulis lantas mempertanyakan, aparat mana yang dimaksudkan Mahfud.

"Jadi saya bilang gitu, aparat tuh yang mana?" kata Maruli.

Terbaru, Mahfud meminta agar data soal keterlibatan aparat dalam kasus tambang ilegal secara rinci ditanyakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya kita sudah mulai bongkar-bongkar tapi tidak belum semua. Kalau mau tanya itu lebih gampang ya, tanya ke Ketua KPK," kata Mahfud di Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Aparat Terlibat Tambang Ilegal, KSAD: Aparat Tuh yang Mana?

Mahfud mengatakan, pernyataannya dalam debat ketiga pilpres soal aparat yang terlibat kegiatan tambang ilegal berdasarkan pernyataan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango dalam acara Pagu Integritas capres-cawapres beberapa hari lalu.

"Ketua KPK menyatakan, di Indonesia banyak mafia-mafia tambang dll itu dibeking oleh aparat, pejabat, dan seluruhnya, sehingga sumber korupsinya di situ," ujar dia.