Soroti Hubungan PBNU dengan Pemerintah Jokowi, Gus Nadir: Dekat atau Melekat?

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekian Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir mengakui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Gus Nadir, sejak dahulu NU memang tidak pernah mengambil posisi memusuhi pemerintahan yang sah dan memilih posisi antipemerintah.

Hal ini sesuai dengan akidah ahlussunnah wal jamaah.

Baca juga: Gus Nadir Sebut Publik Melihat PBNU Rangkul Semua Partai Kecuali PKB

Meski demikian, Gus Nadir mempertanyakan apakah PBNU di masa kepemimpinan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya ini bisa dikatakan dekat pemerintah atau melekat.

“Karena kalau sudah melekat tahi kambing terasa cokelat, kan begitu,” ujar Gus Nadir dalam wawancara eksklusif di program GASPOL! yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (20/1/2024).

Menurut Gus Nadir, jika PBNU melekat dengan pemerintahan akan menjadi sulit bertindak obyektif.

Karena itu, beberapa waktu terakhir muncul banyak pertanyaan dari para aktivis hak asasi manusia (HAM), lingkungan, dan antikorupsi mengenai bagaimana sikap PBNU terhadap pemerintah.

Baca juga: Gus Nadir Ungkap Awal Mula Keretakan PBNU dengan PKB

Pertanyaan itu diajukan lantaran menjelang kemenangannya sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar di Lampung 2021 lalu, Gus Yahya menggunakan tagline menghidupkan Gus Dur.

“Sehingga orang-orang bilang, ‘Loh Gus Dur itu kan di masa Orde Baru sangat kritis’,” kata Gus Nadir.

“Bahwa Gus Dur menjadi bagian pemerintahan kan hanya dua tahun yang kemudian disuruh turun,” ujar dia.

Gus Nadir juga melihat PBNU di kepemimpinan Gus Yahya tidak bersikap dalam beberapa momentum penting.

Ketika masyarakat mendapai dugaan perbuatan korup pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo misalnya, justru mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang bersuara lantang.

Kiai Said menyerukan warga NU untuk memboikot membayar pajak.

Kemudian, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusan kontroversial mengenai syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Masuk TKN Prabowo-Gibran, Khofifah Bakal Nonaktif di PBNU Mulai Besok

Putusan itu yang membuat putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang maju menjadi calon wakil presiden dan sarat dengan pelanggaran etik.