Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Dukungan dari FBR, Mahfud Sebut Banyak Warga Betawi Tersingkir dari Perkotaan

Kompas.com - 06/01/2024, 17:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Jessi Carina

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com- Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa suku-suku dan masyarakat adat harus mendapatkan perlindungan dari negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mencontohkan, ada banyak pusat kegiatan warga Betawi yang tersingkir dari kehidupan perkotaan Jakarta.

"Masyarakat adat dan suku-sukunya atau suku-suku dengan masyarakat adat harus mendapat perlindungan dari negara," kata Mahfud seusai acara deklarasi dukungan dari Forum Betawi Rempug di Pulogebang, Jakarta, Sabtu (6/1/2024) siang.

"Kita tahu di Jakarta banyak sekali pusat-pusat masyarakat Betawi itu tersingkir dari kehidupan perkotaan," lanjut Mahfud.

Baca juga: FBR dan Ikatan Keluarga Madura Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Menurut Mahfud, saat ini banyak masayrakat adat yang terpaksa meninggalkan dan menjual tanahnya untuk keperluan industri dan investasi.

Padahal, kata dia, industri dan investasi itu bisa saja tidak memikirkan nasib masyarakat setempat yang sudah lebih dulu berada di lokasi tersebut.

"Saya banyak menangani kasus seperti ini, di mana masyarakat itu tiba-tiba terusir dari tempatnya sendiri karena perampasan atas hak-haknya," kata Mahfud.

Adapun pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapat dukungan dari organisasi masyarakat Forum Betawi Rempug dan Ikatan Keluarga Madura.

Baca juga: Mahfud Sebut Indonesia Makin Mundur karena Banyak Ketidakpastian Hukum

Ketua Umum FBR Luthfi Hakim mengatakan, pihaknya memilih mendukung Ganjar-Mahfud karena menolak praktik politik identitas dan politik dinasti.

FBR dan Ikama juga percaya bahwa Ganjar-Mahfud dapat memimpin Indonesia untuk menjadi lebih baik.

"Harapan kita titipkan kepada bapak Ganjar dan Bapak Mahfud untuk memimpin Indonesia kedepan agar menjadi lebih baik sederhananya karena kita tidak ingin ada politik identitas yang berlebihan dan politik dinasti yang kronis," kata Luthfi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com