Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite TPN Sebut Keberpihakan Lebih Penting dari Keberlanjutan atau Perubahan

Kompas.com - 05/01/2024, 16:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Sumantri Suwarno berpandangan bahwa pemerintah mendatang semestinya fokus pada keberpihakan, bukan hanya isu keberlanjutan atau perubahan.

"Isu terpenting bagi pemerintah mendatang bukan lagi semata soal perubahan atau keberlanjutan," kata Sumantri dalam keterangan tertulis, Jumat (5/1/2024).

"Pemerintah mendatang harus mampu mengarahkan bandul keberpihakan kepada kelompok masyarakat bawah, UMKM, dan kalangan muda agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan," ujar dia.

Baca juga: Ikuti Jejak Anies, Ganjar-Mahfud Akan Sapa Masyarakat Lewat Media Sosial

Sumantri menuturkan, keberpihakan menjadi penting karena calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo selama berkampanye mendengarkan banyak keluhan masayrakat atas kehidupan sehari-hari.

Masalah-masalah tersebut, antara lain, fasilitas kesehatan yang tidak merata, kelangkaan pupuk subsidi, beban kredit macet nelayan, akses internet, hingga akses kredit yang terbatas.

Menurut Sumantri, Ganjar-Mahfud mempunyai keberpihakan atas masalah tersebut.

Misalnya, Ganjar-Mahfud berpihak pada kelomok masyarakat miskin dengan menajamkan program bantuan sosial dan subsidi supaya bantuan diberiksan lebih tepat sasaran.

"Untuk pelaku bisnis UMKM, pasangan Ganjar Mahfud ingin meningkatkan kapasitas dan kapabilitas agar semakin membesar kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Prabowo-Gibran Ungguli Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin di Jatim

Sumantri mengatakan, Ganjar-Mahfud juga akan memberikan afirmasi kepada kalangan muda dengan program pebiayaan bisnis start up serta mendirikan sekolah kejuruan yang terhubung dengan pelaku industri.

"Keberpihakan ini diharapkan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi agar berkelanjutan dan tidak rapuh ketika terhantam oleh krisis," kata Sumantri.


Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengusung narasi perubahan dalam kampanyenya.

Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menyatakan akan melanjutkan kebijakan dan program-program Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com