Menteri yang Ikut Pilpres Diminta Mundur, Mahfud: Saya Ikuti Aturan Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang sekaligus calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menanggapi permintaan agar anggota kabinet yang menjadi peserta pemilu mundur dari jabatannya.

Menurut Mahfud, saran seperti itu boleh saja. Namun, dia akan mengikuti aturan yang ada.

"Ya saya ikut aturan saja. Enggak apa-apa, kan banyak orang yang mendorong kita mundur, banyak yang mendorong harus di situ dan seterusnya," ujar Mahfud di Wisma Keuskupan Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

"Itu kita ikut ajaran dan moralitas kita saja yang menuntun menggunakan jabatan itu untuk apa," kata dia.

Baca juga: Ganjar Setuju Usulan Maruf Amin, Menteri Mundur jika Ikut Pemilu

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah berpeluang mengevaluasi aturan soal cuti bagi menteri yang maju pemilu presiden (pilpres) usai gelaran Pemilu 2024.

Menurut dia, jika aturan ini dinilai kurang tepat, ke depan, ada baiknya menteri yang maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) diwajibkan untuk mundur.

“Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru (aturan) banyak dilanggar, maka sebaiknya kembali saja seperti dulu, (menteri maju pilpres) mundur,” kata Ma’ruf dalam program Satu Meja Kompas TV, dikutip Jumat (29/12/2023).

Ma’ruf memahami bahwa aturan yang ada saat ini menyebutkan bahwa menteri maju pilpres tak harus mundur, tetapi wajib cuti saat kampanye.

Menurut Ma’ruf, ada dua hal penting yang harus diperhatikan kaitannya dengan menteri maju pilpres.

Pertama, apakah menteri tersebut tetap bekerja dengan baik selama tahapan pemilihan berjalan.

Baca juga: Cak Imin Setuju dengan Wapres Maruf Amin yang Usulkan Menteri Mundur Jika Maju Pemilu

Kedua, apakah ada indikasi menteri itu menyalahgunakan jabatan atau terindikasi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.

Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran, ia menyarankan supaya aturan terkait ini direvisi.

“Supaya tidak ada pelanggaran ke mana-mana, tidak ada pekerjaan yang dikorbankan atau dia menyalahgunakan jabatan,” ujar dia.

Ma’ruf tak menampik bahwa gelaran Pilpres 2024 menyebabkan konsentrasi kerja jajaran Kabinet Indonesia Maju berkurang.

Sebab, ada menteri yang maju sebagai capres dan cawapres, ada pula yang menjadi bagian dari tim sukses (timses).

Meski begitu, Ma’ruf bilang, situasi ini belum tentu mengganggu kinerja kabinet. Ia mengatakan, sejauh ini rapat kabinet berjalan dengan normal.