Sekjen PDI-P Usul Ada Komite Independen untuk Audit Hasil Survei

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengusulkan dibentuknya komite independen untuk mengaudit hasil survei yang diterbitkan oleh sejumlah lembaga.

Hal tersebut terkait dengan dugaan PDI-P soal adanya upaya menggiring opini lewat lembaga survei bahwa pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) akan berlangsung satu putaran.

"Jadi diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Selasa (2/1/2023).

Baca juga: Gerindra Minta Kader Tidak Terlena meski Survei Prabowo-Gibran Paling Tinggi

"Tinggal nanti bisa diaudit mana yang betul-betul menggunakan secara metodologi benar, dan dari aspek perizinan itu juga dimungkinkan adanya suatu intervensi terhadap daerah-daerah yang dijadikan tempat responden yang kemudian diintervensi terlebih dahulu," jelasnya.

Adapun sebelumnya, politikus PDI-P Ari Bima mengatakan, pihaknya melihat adanya upaya untuk menggiring opini masyarakat bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran.

Upaya tersebut menurutnya dilakukan lewat hasil survei yang dipublikasikan oleh lembaga survei.

Baca juga: Elektabilitas Terendah Versi Survei LSI Denny JA, Ganjar: Kami Tidak Seburuk Itu

Aria menyebutkan, PDI-P pun sudah mengkomunikasikan hal itu dengan tim pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Kalau komunikasi yang terkait dengan putaran, saya dengan teman-teman Komisi VI (DPR RI) dari 01, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini (pilpres) satu putaran," ujar Aria di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa.

"Jadi kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu (pilpres) satu putaran. Kita cermati betul," katanya.

Aria melanjutkan, seharusnya ada langkah untuk mempertemukan langsung lembaga survei satu dengan lainnya.

Sehingga bisa diuji proses pengambilan responden untuk mengetahui proses yang dilakukan sehingga bisa mencapai hasil tertentu.

"Kenapa misalnya untuk swing voters itu masih ada juga yang terlalu tinggi. Kenapa justru paslon yang disuruh komentar, harusnya media mempertemukan antar lembaga survei, untuk menguji teknologi secara akademis," katanya.

Baca juga: Survei CSIS: Elektabilitas PDI-P Mulai Dibuntuti Partai Gerindra

"Nah, mengarah membentuk opini satu putaran lewat lembaga survei itu tampak jelas, sehingga satu putaran yang dibuat oleh lembaga survei. Kita mulai melihat, keluhan dari lembaga survei yang memang ingin murni untuk memotret realitas," tutur Aria.

Aria mengaku menjalin komunikasi dengan Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait Pilpres 2024.

Komunikasi yang dilakukan terkait pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meyakini Pilpres 2024 bisa berlangsung satu putaran.

Aria mengungkapkan gambaran komunikasi dengan kubu Anies, di mana mereka sama-sama tidak percaya Pilpres 2024 berlangsung satu putaran.

Baca juga: PDI-P: Ada Desain Menggiring Opini Pilpres Satu Putaran Lewat Survei

Menurut dia, Pilpres 2024 satu putaran hanya dibentuk melalui opini publik seperti survei.

"Iya (makanya bangun komunikasi dengan kubu Amin). Kita tanya, 'lu percaya 1 putaran?' 'Enggak'. 'Nah lu enggak, gue enggak'. Gitu saja. Karna gini lho, ini kan ada opini publik, dibangun lewat survei, kemudian diglorifikasi satu putaran, kemudian survei yang harusnya memotret realitas tapi ini menggiring realitas opini yang ada," tutur Aria saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (1/1/2024).

"Jadi ada desain lembaga survei seolah-olah jadi satu putaran. Jangan sampai kami dengan 1 menjadi panik," sambung Aria.