Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Ada Perubahan Sumber Data Penerima Bansos Pangan 2024, Politikus PDI-P Harap Tidak Ada Politisasi

Kompas.com - 02/01/2024, 17:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Aria Bima mengatakan, ada perubahan data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan atau bansos beras 10 kilogram dari pemerintah.

Untuk tahun ini, penyaluran bansos menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Untuk 2024 pelaksanannya tetap (oleh) Badan Pangan Nasional (BPN), namun datanya menggunakan data Kemenko PMK, menggunakan data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar Aria di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2023).

Baca juga: Sapa Warga di Semarang, Ganjar Terima Keluhan Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran

Sementara sebelumnya, penyaluran bansos pangan menggunakan data dari Kementerian Sosial.

Aria melanjutkan, berdasarkan koordinasi antara pihaknya dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, tidak ada masalah di data bansos pangan dari Kemensos.

Hanya saja, PDI-P meminta agar Menko PMK Muhadjir Effendy lebih teliti dengan data yang ada.

"Kita tidak menginginkan itu meleset dari tujuan penerima bantuan. Yang waktu itu argumentasinya bantuan El Nino, dan kita harapkan tidak ada politisasi," tambah dia.

Dia menilai, sebenarnya perlu ada data yang terintegrasi terkait bantuan pangan itu.

Baca juga: Sisa Setahun Menjabat, Ma’ruf Amin Masih Punya PR Turunkan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Selain itu, Aria juga menegaskan, semestinya data yang digunakan oleh pemerintah sama.

"Tapi kita serahkan karena ini adalah otoritas pemerintah kami mengkhawatirkan data dari Kemenko PMK kurang divalidasi. Beda dengan Kemensos. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut, tadi kita minta kepada Ibu Mensos yang kebetulan dari PDI-P, kejelasan mengenai ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Bakal Usut Pihak Bertanggung Jawab soal Gangguan Sistem PDN

Polri Bakal Usut Pihak Bertanggung Jawab soal Gangguan Sistem PDN

Nasional
[POPULER NASIONAL] Akses Judi 'Online' ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi 'Online' Beroperasi dari Mekong Raya

[POPULER NASIONAL] Akses Judi "Online" ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi "Online" Beroperasi dari Mekong Raya

Nasional
Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com