Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingatkan Keteledoran Teknis Pemilu Bisa Ganggu Kondusivitas Negara

Kompas.com - 30/12/2023, 11:21 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) 2024 agar tak teledor dalam menyiapkan aspek teknisnya.

Menurut Jokowi, keteledoran aspek teknis bisa berdampak politik, bahkan berpotensi mengganggu kondusivitas negara.

"Sebab, keteledoran teknis bisa berimplikasi politik, bisa merembet ke mana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi menyadari bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat kompleks. Karena itu, tata kelola pelaksanaan pemilu harus disiapkan dengan baik.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Netral dan Tak Memihak di Pemilu 2024

Selain itu, Jokowi meminta petugas hingga ketersediaan logistik juga harus disiapkan dengan baik.

"Distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik," ujar Jokowi.

Jokowi tak ingin semua hal mengenai pelaksanaan pemilu ada yang tercecer, termasuk terkait hal teknisnya.

"Jangan sampai ada yang tercecer satu pun, semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya, hati-hati mengenai ini," tegas dia.

Baca juga: Kepada Jokowi, Budi Arie Ungkap Rahasia Selesaikan Proyek BTS 4G

Di sisi lain, Jokowi mengingatkan supaya sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus ada jaminan untuk dapat diandalkan.

Ia tak ingin ke depan terjadi peretasan terhadap sistem infromasi dan perangkat penunjang pemilu.

"Saya mengajak jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka," tegas dia.

"Jangan sampai terjadi peretasan, hati-hati mengenai ini. Sekali lagi karena ini bisa berimplikasi politik," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com