Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Koordinasi dengan Otoritas Kesehatan bila Kasus Covid-19 Meningkat Drastis

Kompas.com - 18/12/2023, 18:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, hingga kini Bawaslu belum terpikir untuk membuat mitigasi bila kasus Covid-19 meningkat menjelang Pemilu 2024.

Meski begitu, bukan tidak mungkin mitigasi akan disiapkan bila memang kasus penularan Covid-19 di Tanah Air meningkat.

"Sampai sekarang belum (ada perhatian khusus). Tapi tentu kalau sudah ada laporan, kita akan koordinasikan ke badan kesehatan, jika kemudian meningkat drastis, tentu kita harus berpikir ulang untuk membuat mitigasi rencana," kata Bagja ditemui di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Bagja menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan otoritas kesehatan jika kasus Covid-19 meningkat.

Baca juga: Bawaslu Akan Buka Hasil Kajian Terkait Transaksi Janggal untuk Pemilu yang Ditemukan PPATK: Selasa atau Rabu

Dalam kerja sama itu, jelas dia, akan diputuskan bagaimana soal mekanisme kampanye hingga pemungutan suara apabila penyakit Covid menyebar luas.

"Dan kemudian menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kelengkapan nanti dalam pemungutan suara dan apapun yang berkaitan dengan kampanye," ujarnya.

Kendati demikian, Bagja juga menyatakan bahwa Indonesia berpengalaman menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 meski masih berstatus pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, ia meyakini penyelenggara pemilu dan pemerintah akan memikirkan bagaimana mitigasi jika suatu waktu kasus Covid-19 meningkat.

"Karena kan tanggal pemungutan suara sudah ditentukan, sehingga kemudian kita harus, pilkada juga bisa pada saat Covid, insya Allah pada saat pemilu juga akan bisa dilaksanakan," pungkasnya.

Baca juga: Soal Pencopotan Baliho, Bawaslu Minta Pihak yang Merasa Didiskriminasi Lapor

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kesehatan mencatat kasus Covid-19 mulai meningkat pada akhir bulan November 2023.

Direktur Surveilans Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes, Ahmad Farchanny menyampaikan peningkatan itu mulai semakin tajam di awal Desember 2023.

“Sampai di awal November itu mulai ada pergerakan naik yang cukup signifikan dan kasusnya lebih meningkat tajam lagi di awal Desember,” kata Ahmad dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/12/2023).

Ahmad mengungkapkan total kasus aktif Covid-19 per 14 Desember 2023 adalah 1.499 kasus, bertambah dari data sehari sebelumnya yang berjumlah 1.219 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com