Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Penculikan Aktivis Tak Hanya Muncul 5 Tahunan, Tiap Kamis Disuarakan Keluarga Korban di Depan Istana

Kompas.com - 15/12/2023, 13:57 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid membantah anggapan bahwa isu penculikan aktivis pada 1998 lalu hanya muncul lima tahun sekali setiap calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto maju Pemilihan Presiden (Pilpres).

Usman mengatakan isu tersebut selalu dimunculkan setiap saat.

Bahkan, keluarga korban menggelar aksi rutin depan Istana, Jakarta, setiap hari Kamis, untuk bertanya kepada negara dimana keberadaan anak mereka yang masih hilang.

"Kalau dibilang hanya muncul di saat pilpres ya salah, setiap kamis keluarga korban tuh setiap aksi di depan istana menyuarakan masalah orang hilang," kata Usman di acara Gaspol yang tayang di Kompas.com, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Ditanya Ganjar soal Makam 13 Aktivis 1998, Prabowo: Bapak Tahu Data Tidak, Berapa Orang Hilang di DKI

Meski begitu, Usman mengakui, isu tersebut menjadi ramai di momentum Pemilu karena Prabowo maju sebagai capres.

Sebab, Prabowo yang saat itu menjabat Danjen Kopassus dianggap bertanggung jawab dalam penculikan yang dilakukan oleh salah satu unit di Kopassus bernama tim mawar.

Usman lantas heran lantaran pihak Prabowo menyebut bahwa isu pelanggaran HAM berat muncul hanya setiap lima tahun.

"Jadi kalau ada pendukung Prabowo atau Prabowo mengatakan kok tiap lima tahunan dimunculkan, ya mungkin mereka baca medianya baru 5 tahunan selebihnya tidur misalnya atau cari makan misalnya gitu ya," ucap Usman.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid usai acara “Panggung Rakyat: Bongkar” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid usai acara “Panggung Rakyat: Bongkar” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Selain itu, Usman mengatakan bahwa penyiksaan serta penghilangan orang secara paksa adalah kejahatan yang sangat serius menurut hukum internasional.

Dia menambahkan, selama pihak keluarga orang yang dihilangkan paksa belum mendapat kejelasannya soal nasib anggota keluarganya, maka kejahatan itu masih dianggap berlangsung.

Kasus kejahatan tersebut, ujar Usman, juga tidak mengenal batasan waktu atau masa kadaluwarsa.

Usman pun menilai pembenaran kubu Prabowo yang menyebut isu pelanggaran HAM sudah usang adalah pemikiran yang dangkal.

"Tidak mengenal kadaluwarsa. Jadi tidak ada itu usang, tidak ada itu expired misalnya. Itu argumen-argumen yang menurut saya dangkal ya," kata Usman.

Baca juga: Prabowo: Tapol-tapol yang Katanya Saya Culik, Sekarang Membela Saya

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto mengakui, dirinya berulang kali ditanya soal kasus pelanggaran HAM.

Prabowo mengatakan, pertanyaan itu muncul setiap lima tahun sekali ketika elektabilitasnya naik menjelang penyelenggaraan pilpres.

Ini disampaikan Prabowo dalam debat perdana Pilpres 2024, Selasa (12/12/2023) malam, menanggapi pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, soal penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

“Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun, kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu,” kata Prabowo disambut sorak sorai pendukungnya.

Prabowo mengeklaim dirinya sangat keras membela HAM. Bahkan, klaim Prabowo, ia kini didukung oleh para mantan tahanan politik (tapol).

“Saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya,” ucap Prabowo dengan berapi-api.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com