Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panelis Debat Capres Diminta Tandatangan Pakta Integritas Tak Akan Bocorkan Pertanyaan

Kompas.com - 09/12/2023, 21:35 WIB
Singgih Wiryono,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para panelis debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diminta menandatangani pakta integritas untuk tidak membocorkan pertanyaan kepada siapapun.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz mengatakan, KPU nanti akan membuat surat keputusan kepada para panelis dan meminta mereka untuk menandatangani pakta inteigritas tersebut.

"Itulah kemudian panelis itu juga menandatangani pakta integritas, untuk tidak membocorkan, untuk menjaga (kerahasiaan) pertanyaan," ucap August saat dikonfirmasi, Sabtu (9/12/2023).

Baca juga: Potret Persiapan Panggung Debat Capres Bertemakan Townhall di Halaman KPU RI

Untuk debat pertama, dipilih 11 panelis yang berasal dari berbagai pakar sesuai dengan tema.

Mereka adalah akademisi, mantan komisioner lembaga negara hingga penyandang guru besar.

Berikut ini 11 nama yang disebutkan August untuk panelis debat pertama:

  1. Pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati
  2. Pakar Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Rudi Rohi
  3. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Lita Tyesta ALW
  4. Pakar Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi
  5. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto
  6. Pakar Tata Hukum Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti
  7. Guru Besar Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono
  8. Ketua Komnas HAM 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik
  9. Guru Besar Studi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Phil. Al Makin
  10. Pengajar UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto
  11. Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada, Wawan Mas’udi.

August juga mengatakan, 11 nama itu sudah menyatakan kesediaannya menjadi panelis dan akan dikarantina mulai Minggu (10/12/2023) besok untuk menyusun debat yang akan digelar 12 Desember 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com