Desak Capres-Cawapres Mundur dari Jabatan Publik, Iluni FHUI: Hindari Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) mendesak agar calon presiden-calon wakil presiden mundur dari jabatan publiknya untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

“Kami menyadari bahwa persoalan moralitas bukanlah perkara hitam di atas putih. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan adanya potensi konflik kepentingan atas jabatan yang diemban, maka secara etika sudah sepatutnya para kandidat menentukan sikap tegas, yaitu mundur,” ujar Ketua Umum Iluni FHUI Rapin Mudiardjo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2023).

Baca juga: Ditanya Urgensi Anggaran Pertahanan Naik, Jokowi: Tanyakan ke Menhan

Rapin menilai, permasalahan ini krusial dan berpotensi memengaruhi persiapan hingga penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sebagai contoh, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar masih mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemudian, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan bersama Gibran Rakabuming Raka yang berstatus sebagai Walikota Solo.

Sementara itu, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga masih menduduki jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

“Hal ini menimbulkan kekhawatiran adanya ketidaknetralan aparat dan alat negara demi mencapai kepentingan elite politik tertentu pada 2024 nanti,” tegas Rapin.

Baca juga: Safari ke Daerah tapi Masih Jabat Wali Kota Solo, Gibran: Di Luar Jam Kerja

Atas hal itu, Iluni FHUI menuntut 3 hal.

1. Capres dan Cawapres yang masih menjabat agar mundur dari jabatan publiknya

2. Masyarakat Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2024 beserta segala prosesnya

3. Penyelenggara sekaligus peserta Pemilu 2024 mewujudkan Pemilu yang bersih, demokratis, netral, dan berintegritas