Atasi Perubahan Iklim, Jokowi Tanam Pohon Bareng Warga NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menanam pohon bersama warga dan pelajar di Embung Anak Munting, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (5/12/2023).

Kegiatan menanam pohon ini menjadi penutup dari rangkaian kunjungan kerja di NTT.

Jokowi menyampaikan, menanam pohon merupakan tindakan nyata Indonesia menghadapi perubahan iklim.

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Sebut Belum Ada Arahan Jokowi Soal Penampungan Pengungsi Rohingya

Menurut dia, penanaman pohon dilaksanakan secara bertahap di sejumlah daerah.

“Memang kita ingin menggerakkan penghijauan, penanaman pohon-pohon, agar berkaitan dengan perubahan iklim itu betul-betul kita nyata bertindak,” tutur Jokowi usai menanam pohon dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (5/12/2023).

Adapun jenis tanaman yang ditanam kali ini beragam, yakni terdiri dari jenis tanaman estetika ataupun non-estetika. Ada pula tanaman endemik seperti tabebuya dan ketapang.

“Tanaman yang ditanam juga tanaman yang banyak tanaman endemik, seperti tadi munting, bodhi, tabebuya, ada mulih, ada ketapang,” ucap dia. 

Jokowi mengatakan, saat ini tersebar sejumlah pusat persemaian di Tanah Air yang mampu memproduksi bibit-bibit pohon.

Baca juga: Merespons Agus Rahardjo, Bahlil: Pak Jokowi kalau Marah Itu Diam

Contohnya, kata Jokowi, Persemaian Rumpin yang dapat memproduksi 6 juta bibit.

Begitu pula dengan Persemaian Labuan Bajo dengan 5 juta bibit, Persemaian Mangrove Bali 6 juta bibit, hingga Persemaian Mentawir 15 juta bibit.

“Kalau sudah membuat bibitnya kan harus ditanam, terus ditanam terus, sehingga betul-betul negara kita akan hijau. Lebih hijau dan menjadi paru-paru dunia,” ujar dia. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi tiba di kawasan Embung Anak Munting sekira pukul 15.00 WITA.

Setibanya di sana, Presiden menuju lokasi penanaman pohon dan menanam pohon bodhi.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.