Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Antam dan Kodam XVI/Pattimura Kerja Sama Perkuat Pengamanan di Wilayah Operasi Maluku Utara

Kompas.com - 02/12/2023, 21:04 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) bersama anak usahanya, PT Nusa Karya Arindo (NKA), PT Sumberdaya Arindo (SDA), dan PT Feni Haltim (FHT) menandatangani pedoman kerja (domker) dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XVI/Pattimura di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Penandatanganan kerja sama tersebut berisi tentang Dukungan Perbantuan Kodam XVI/Pattimura di wilayah operasional Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel Maluku Utara, PT NKA, PT SDA, dan PT FHT.

Legalisasi domker itu dilakukan oleh Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura Mayor Jenderal (Mayjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Syafrial bersama General Manager Antam UBP Nikel Maluku Utara Ery Budiman, Direktur Utama (Dirut) PT NKA Khaidir Said, Dirut PT SDA Tri Hartono, dan Dirut PT FHT Arman. Kegiatan ini juga disaksikan oleh Direktur Sumber Daya Manusia (SDA) Antam Achmad Ardianto.

Baca juga: Harga Emas Antam Sabtu 2 Desember Naik Rp 15.000 Per Gram

Sebagai saksi pengesahan, Direktur SDA Antam Achmad Ardianto menyambut baik kerja sama pihaknya dengan Kodam XVI/Pattimura untuk memperkuat pengamanan di sekitar wilayah operasi Antam dan anak usaha di Maluku Utara.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, beserta jajaran yang telah bersedia melakukan penandatanganan pedoman kerja dalam rangka perbantuan Kodam XVI/Pattimura di wilayah operasi kami yang berada di Maluku Utara,” kata Achmad dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (2/12/2023).

Ia mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut merupakan sinergi antara Antam dengan TNI untuk melakukan pengamanan di wilayah operasi Antam di Maluku Utara yang merupakan area proyek strategis nasional (PSN).

Baca juga: PSN Jokowi di Rempang Bisa Jadi Barometer Investor Asing, Asalkan…

“Domker ini merupakan turunan dan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama (PKS) yang sebelumnya sudah ditandatangani antara Antam dengan Markas Besar (Mabes) TNI perihal sinergitas kegiatan perbantuan TNI di wilayah operasional Antam,” imbuh Achmad.

Menurutnya, penguatan pengamanan perlu dilakukan di seluruh wilayah operasi Antam, termasuk di Maluku Utara.

Apalagi, kata Achmad, sektor usaha dijalankan oleh Antam dan anak usahanya di wilayah tersebut memiliki peran yang sangat penting dan memengaruhi kesejahteraan banyak orang.

"Pembahasan dan penandatanganan domker dengan Kodam XVI/Pattimura dimaksudkan untuk menjadi pedoman pada pelaksanaan kegiatan yang efektif dan sistematis dalam mendukung perbantuan Kodam XVI di wilayah operasional Antam dan anak usahanya di Maluku Utara,” jelasnya.

Baca juga: Hilirisasi Perikanan Maluku Utara

Hal tersebut, lanjut Achmad, dilakukan untuk mencapai keamanan dan ketertiban, serta melindungi sekaligus mengamankan seluruh aset, kegiatan operasional dan produksi Antam, PT NKA, PT SDA, serta PT FHT.

Salah satu obyek vital nasional

Untuk diketahui, Antam UBP Nikel Maluku Utara, PT NKA, PT SDA, dan PT FHT yang beroperasi di Maluku Utara merupakan salah satu obyek vital nasional (obvitnas) yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan nasional.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas, dijelaskan bahwa obvitnas adalah kawasan, lokasi, bangunan, instalasi, dan/atau usaha yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Baca juga: Format Debat Diubah KPU, TPN Ganjar-Mahfud: Cawapres Bukan Ban Serep, Punya Peran Strategis

Dengan mempertimbangkan peran strategisnya, wilayah operasi Antam di Maluku Utara sebagai salah satu obvitnas memerlukan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan pada standar keamanan yang ketat.

Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat ancaman dan gangguan keamanan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com