Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 22 Negara Batasi Ekspor Pangan akibat Dampak Perubahan Iklim

Kompas.com - 30/11/2023, 07:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, 22 negara sudah membatasi ekspor pangan, salah satunya beras.

Padahal dulu, negara penghasil beras menawarkan komoditas tersebut untuk diekspor ke negara-negara lain.

Hal ini diungkapkan Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

"22 negara membatasi ekspor pangan. Dadakan lagi ini. Dulu yang namanya impor beras semua negara menawarkan. ‘Saya punya stok’, ‘saya punya stok’, sekarang 22 negara setop ekspor dan membatasi ekspor pangan," kata Jokowi dalam acara tersebut.

Baca juga: Cerita Jokowi, Akui Sering Telepon Sri Mulyani gara-gara Realisasi Belanja Daerah Masih Rendah

Jokowi menyampaikan, hal ini merupakan dampak dari pemanasan global. Dampak tersebut semakin dirasakan oleh berbagai negara di dunia.

Akibat pemanasan global, stok pangan di dunia pun menurun.

Belum lagi karena kondisi geopolitik yang tak menentu.

Perang di Gaza dan Ukraina merupakan contoh kondisi geopolitik yang tidak bisa diterka.

"Dulu kita selalu berbicara perubahan iklim, tapi belum kelihatan. Apa sih, tapi sekarang ini sudah betul-betul kita rasakan dan dampaknya ke mana-mana," tutur Jokowi.

"Pemanasan global betul-betul kita rasakan dan akibatnya produksi pangan kita sedikit menurun," imbuh dia.

Baca juga: Rosan Pastikan Prabowo Tak Bicara Politik Saat Bertemu Jokowi di Hari Pertama Kampanye

Kendati begitu, lanjut dia, Indonesia harus berbangga lantaran ekonominya masih tumbuh sebesar 5 persen.

Angka pertumbuhan itu sulit dicapai negara lain.

Pertumbuhan sebesar 5 persen, lanjut Jokowi, adalah pertumbuhan yang masih stabil.

"Pertumbuhan ekonomi kita tahu semuanya tadi sudah disampaikan gubernur di kisaran 5 persen. Ini kalau kita bicara dengan kepala negara lain, dengan presiden, dengan perdana menteri, kita bangga banget lho, dengan pertumbuhan ekonomi kita yang masih di kisaran 5 persen meskipun kalau kita lihat kadang-kadang di bawah," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com