Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud Angkat Bicara Usai Megawati Sebut Penguasa Seperti Orba

Kompas.com - 28/11/2023, 21:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid turut menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyatakan penguasa zaman sekarang mirip dengan masa Orde Baru.

Yenny menyampaikan, setiap kekuasaan memiliki ciri khasnya tersendiri. Ciri khas ini bahkan sudah ada sejak zaman Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden saat ini, Joko Widodo.

"Bagi saya setiap pemerintahan itu punya ciri khasnya sendiri, punya kontribusinya sendiri bagi pembangunan Indonesia," kata Yenny di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Gedung High End, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Megawati Sebut Penguasa Bertindak Seperti Orde Baru, TKN Prabowo-Gibran: Kekuasaan Hari Ini Dibentuk Megawati Sendiri Selama 10 Tahun

Yenny menyampaikan, Soekarno atau Bung Karno misalnya, memiliki kontribusi besar dalam memimpin Indonesia pada masa transisi dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka.

Presiden kedua, Soeharto, berkontribusi meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa kepemimpinannya. Begitu halnya BJ Habibie yang berkontribusi di bidang teknologi karena kecerdasannya.

Sedangkan Presiden keempat yang juga merupakan ayahnya, Abdurrahman Wahid, berkontribusi dalam meletakkan dasar demokrasi dan membuka Istana untuk seluruh rakyat negeri.

Baca juga: Saat Megawati Sebut Penguasa Bertindak seperti Orde Baru...

"Ibu Mega membangun pranata-pranata dan institusi-institusi demokrasi dan penegakkan hukum. Pak SBY memastikan bahwa supremasi sipil tetap dipegang teguh, dan militer tidak kembali berpolitik praktis," ucap Yenny.

"Pak Jokowi membangun ekonomi dengan lompatan yang sangat luar biasa, termasuk di dalamnya soal kedaulatan ekonomi dan hilirisasi," imbuhnya.

Yang menjadi tantangan, kata Yenny, pemimpin masa depan harus membereskan beberapa permasalahan. Masalah itu berada di bidang penegakan hukum hingga antikorupsi.

Oleh karena itu, pihaknya memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang salah satu fokusnya adalah di bidang penegakan hukum.

"Itu yang harus menjadi semangat dari pasangan Ganjar-mahfud, penegakkan demokrasi, pemberantasan korupsi, pranata-pranata demokrasi, dan iklim berdemokrasi yang sehat harus tetap dipertahankan di negara kita. Karena ini adalah titipan amanat dari masyarakat," jelas Yenny.

Baca juga: Tanggapi Megawati Soal Penguasa Seperti Zaman Orba, Istana: Ini Negara Demokrasi

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel dengan sikap penguasa saat ini yang menurutnya ingin bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru.

Hal ini disampaikan Megawati saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu tapi Ibu jengkel. Karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" kata Megawati.

Pernyataan Megawati ini lantas disambut dengan sorak-sorai dari ribuan relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang mengikuti pidato tersebut. Banyak pula dari mereka yang berdiri dari kursi lalu meneriakkan kata "lawan" dengan berulang-ulang.

Baca juga: Serukan Menangkan Ganjar-Mahfud Satu Putaran, Megawati: Mana Ada Banteng Keok

Sorak-sorai para relawan itu pun direspons Ganjar dengan meneriakkan seruan untuk memenangkan dirinya dan Mahfud MD dalam satu putaran.

"Benar tidak, benar tidak? Merdeka, merdeka, merdeka! Menang kita Ganjar-Mahfud satu putaran!" teriak Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com