Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Menyoal Pemimpin Instan

Kompas.com - 28/11/2023, 09:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMIMPIN instan menjadi perbincangan menarik belakangan ini. Apalagi dalam tempo yang sama, diksi itu disampaikan oleh Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB.

Kaesang mengaku bisa menjadi Ketua Umum PSI dalam waktu singkat sehingga bisa dikatakan sebagai produk instan. Kendati mengaku sudah mengenal politik sejak lama.

Hal itu ia sampaikan ketika menanggapi pertanyaan mahasiswa mengenai isu calon anggota legislatif yang diusulkan secara instan atau terlalu cepat oleh partai.

Kaesang mengakui dirinya merupakan produk instan dalam politik di hadapan perwakilan pemuda mahasiswa di Sorong, Sabtu, 25 November 2023.

Sementara Muhaimin menyampaikan diksi pemimpin instan ketika menganalogikan ‘perubahan’ yang akan dilakukan bila nanti terpilih dalam pilpres 2024.

Katanya, dengan adanya perubahan, maka masyarakat akan punya pendapatan yang lebih layak, sehingga tidak akan terus-terus makan mi instan, karena jika terus begitu akan lahirkan pemimpin instan.

“Perubahan, perubahan nasib rakyat, perubahan dari yang di akhir bulan makan mi instan menjadi setiap bulan penuh makan sehat," kata Muhaimin sebelum Deklarasi Kampanye Damai Pemilu di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 27 November 2023.

Pernyataan yang tidak saja menjadi semacam satire atau metafora kondisi ekonomi masyarakat hari ini, tapi juga menjadi sindiran politik atas fenomena munculnya pemimpin secara instan di panggung politik.

Faktanya, keseringan makan mi instan dalam berbagai literatur kesehatan berdampak negatif, menjadi penyebab malnutrisi pada anak yang memengaruhi tumbuh kembang dan tingkat kecerdasan anak.

Sementara fenomena pemimpin instan melahirkan kekhawatiran, terutama soal pengalaman dan kapasitas yang minim dapat memperlambat perubahan dan kemajuan yang diinginkan masyarakat.

Lebih dari itu, pengakuan dari Kaesang, maupun komentar Muhaimin sesungguhnya telah memantik suasana atau atmosphere berpikir kritis publik. Apalagi pada tahun politik, ketika akan ada banyak pemimpin politik bakal dipilih secara langsung.

Baik itu presiden dan wakil presiden, juga wakil-wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Fase politik yang membuka peluang, bagi siapapun yang berkontestasi dapat terpilih.

Lantas apa itu pemimpin instan? Tentu saja ada berbagai definisi atau kesimpulan yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan pemimpin instan.

Namun secara sederhana pemimpin instan merujuk pada seseorang yang mendapatkan posisi kepemimpinan atau tanggung jawab secara cepat tanpa pengalaman atau persiapan yang memadai.

Pemimpin instan juga kerap disebut pemimpin karbitan, meminjam istilah dalam cara mematangkan buah secara cepat tanpa melalui proses natural.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com