Menyoal Pemimpin Instan

Kaesang mengaku bisa menjadi Ketua Umum PSI dalam waktu singkat sehingga bisa dikatakan sebagai produk instan. Kendati mengaku sudah mengenal politik sejak lama.

Hal itu ia sampaikan ketika menanggapi pertanyaan mahasiswa mengenai isu calon anggota legislatif yang diusulkan secara instan atau terlalu cepat oleh partai.

Kaesang mengakui dirinya merupakan produk instan dalam politik di hadapan perwakilan pemuda mahasiswa di Sorong, Sabtu, 25 November 2023.

Sementara Muhaimin menyampaikan diksi pemimpin instan ketika menganalogikan ‘perubahan’ yang akan dilakukan bila nanti terpilih dalam pilpres 2024.

Katanya, dengan adanya perubahan, maka masyarakat akan punya pendapatan yang lebih layak, sehingga tidak akan terus-terus makan mi instan, karena jika terus begitu akan lahirkan pemimpin instan.

“Perubahan, perubahan nasib rakyat, perubahan dari yang di akhir bulan makan mi instan menjadi setiap bulan penuh makan sehat," kata Muhaimin sebelum Deklarasi Kampanye Damai Pemilu di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 27 November 2023.

Pernyataan yang tidak saja menjadi semacam satire atau metafora kondisi ekonomi masyarakat hari ini, tapi juga menjadi sindiran politik atas fenomena munculnya pemimpin secara instan di panggung politik.

Faktanya, keseringan makan mi instan dalam berbagai literatur kesehatan berdampak negatif, menjadi penyebab malnutrisi pada anak yang memengaruhi tumbuh kembang dan tingkat kecerdasan anak.

Sementara fenomena pemimpin instan melahirkan kekhawatiran, terutama soal pengalaman dan kapasitas yang minim dapat memperlambat perubahan dan kemajuan yang diinginkan masyarakat.

Lebih dari itu, pengakuan dari Kaesang, maupun komentar Muhaimin sesungguhnya telah memantik suasana atau atmosphere berpikir kritis publik. Apalagi pada tahun politik, ketika akan ada banyak pemimpin politik bakal dipilih secara langsung.

Baik itu presiden dan wakil presiden, juga wakil-wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Fase politik yang membuka peluang, bagi siapapun yang berkontestasi dapat terpilih.

Lantas apa itu pemimpin instan? Tentu saja ada berbagai definisi atau kesimpulan yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan pemimpin instan.

Namun secara sederhana pemimpin instan merujuk pada seseorang yang mendapatkan posisi kepemimpinan atau tanggung jawab secara cepat tanpa pengalaman atau persiapan yang memadai.

Pemimpin instan juga kerap disebut pemimpin karbitan, meminjam istilah dalam cara mematangkan buah secara cepat tanpa melalui proses natural.

Karena tak berdasarkan proses, maka ada risiko atau dampak yang kerap mengiringi hadirnya pemimpin dan kepemimpinan secara instan itu.

Seperti akan lahir keputusan yang kurang matang, kurangnya keterampilan kepemimpinan yang diperlukan, dan kemungkinan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan dari khalayak.

Dalam banyak catatan sejarah, pemimpin instan kerap memengaruhi kinerja organisasi atau cakupan yang dipimpin secara negatif.

Semua yang instan, seperti halnya mie instan, kerap meninggalkan berbagai pengaruh atau dampak yang buruk. Cepat dalam penyajian, namun tak sehat.

Dalam konteks pemimpin politik, memiliki pemimpin instan dapat menyebabkan kebijakan yang tidak terencana dengan baik, ketidakstabilan politik, dan potensi ketidakpuasan yang lebih besar di masyarakat.

Kekurangan pengalaman dan keterampilan kepemimpinan di ranah politik dari pemimpin instan dapat mengakibatkan keputusan tidak efektif atau kontroversial, dan itu tentu menjadi alamat buruk.

Akan tetapi, pemimpin instan tidak melulu soal kegagalan dan dampak buruk. Ada juga cerita bagaimana mana pemimpin yang lahir dari proses instan bisa lekas beradaptasi dan meng-upgrade diri.

Sekalipun sejauh ini belum banyak literatur yang secara eksplisit membahas "pemimpin instan," namun sejumlah literatur kepemimpinan dan manajemen turut membahas tantangan yang dihadapi pemimpin instan.

Seperti "The First 90 Days" yang ditulis Michael D. Watkins (2023) atau "Leadership in Turbulent Times" karya Doris Kearns Goodwin (2018), memberikan wawasan tentang adaptasi yang dapat dilakukan pemimpin instan, menghadapi situasi tak terduga.

Menjelaskan bahwa pemimpin instan yang mendapatkan tanggung jawab dengan cepat tanpa satu persiapan yang memadai, tapi melalui proses adaptasi secara cepat, situasi dan kondisi dalam kepemimpinan bisa dikendalikan atau dimitigasi.

Di sini titik tekannya adalah, karena instan dan ‘kaget’, periode transisi mesti dimanfaatkan secara baik untuk melakukan adaptasi, Jika tidak, maka pemimpin instan akan sulit berdaya guna dan kehilangan momentum.

Sehingga para pemimpin (politik) yang lahir dari satu proses instan, karena privilege yang didapat, bukan melalui kaderisasi berjenjang lewat organisasi atau partai politik harus mereposisi diri secara cermat.

Hal itu dapat meliputi optimalisasi fase transisi, pemahaman budaya berorganisasi untuk membantu pemimpin instan (baru) berintegrasi lebih baik, dan menghindari kesalahan yang merugikan hubungan atau pengaruh kinerja di internal maupun eksternal.

Dengan begitu, pemimpin instan bukan lantas akan gagal atau tidak maksimal, tergantung bagaimana seseorang yang diberikan amanah, mengelola potensi, pun memitigasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang dimiliki.

Memang idealnya adalah pemimpin politik harus lahir lewat satu proses yang matang dan berjenjang, sehingga lebih teruji. Menjadi garansi atau kepastian bagi jalannya satu kepemimpinan.

Adapun kebalikan dari pemimpin instan adalah pemimpin otentik, yang lahir melalui; Pertama, pendidikan yang kemudian mengantarkannya menjadi politisi terpelajar (baca; intelektual politisi).

Kedua, lahir dari aktivitas sosial-politik yang intens sehingga mendapat pengakuan publik, terbentuk menjadi sosok pemimpin kredibel, genuine, dan bereputasi cemerlang di masyarakat.

Ketiga, terproses di internal parpol melalui sistem kaderisasi berjenjang. Keempat kombinasi ketiganya – aktivis sosial-politik, pendidikan formal dan kaderisasi berjenjang di internal parpol.

Pemimpin otentik adalah mereka yang dapat dipercaya menjadi jembatan aspirasi publik. Bagi mereka, politik bukan hanya persoalan merengkuh kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu dapat diarahkan.

Mereka sadar, mengejar kekuasaan tidak lantas menghalalkan segala cara. Kekuasaan mestinya untuk kepentingan publik secara luas.

Pemimpin otentik menyadari, berbekal kekuasaan yang diperoleh, mereka akan punya kewenangan dan otoritas untuk membuat dan menyusun keteraturan sosial, lewat peran dan fungsi kepemimpinannya.

Sehingga mereka selalu tampil menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan publik, melalui argumen-argumen rasional dan objektif. Bukan muncul hanya dengan modal gimmick politik murahan.

Dalam pemilu nanti, akankah pemilih atau konstituen mau tertipu, memilih yang instan, tanpa peran nyata di masyarakat. Ataukah memilih yang otentik, memiliki jejak rekam apik, dan sudah berkeringat untuk memperjuangkan kepentingan publik.

Memilih pemimpin politik, yang nanti akan berhadapan dengan berbagai persoalan yang kompleks dan dinamis, tentu tidak bisa main-main atau coba-coba. Karena kelangsungan bangsa (daerah) dipertaruhkan.

Menjadi tantangan tersendiri buat para pemilih, terutama dari Gen-Z yang baru punya pengalaman masuk di bilik suara untuk lebih selektif. Sehingga nantinya tidak terjebak memilih pemimpin yang tak seindah kemasannya, seperti mie instan.

Pada titik inilah, dalam konteks sirkulasi kepemimpinan (nasional) di bangsa ini, dengan demokrasi menjadi pilihan sistem untuk melahirkan pemimpin, pemilih atau rakyat merupakan penentu utama.

Karena pemimpin yang dipilih secara demokratis, sesungguhnya mencerminkan kualitas pemilihnya. jadilah pemilih cerdas dalam pemilu nanti, untuk bersama lahirkan pemimpin yang tepat.