Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Sering Disebut Wakanda dan Konoha, Anies: Orang Takut Muncul Tuntutan Hukum

Kompas.com - 22/11/2023, 22:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung soal kebiasaan masyarakat yang menyebut Indonesia sebagai "Wakanda" atau "Konoha" di media sosial.

Menurut Anies, kebiasaan itu merupakan dampak dari kondisi demokrasi di Indonesia yang menurun sehingga dinilai menyulitkan kebebasan berekspresi.

Anies juga menyebut penurunan kondisi demokrasi ada kaitannya dengan hukum dan kekuasaan.

"Ketika negara tidak lagi dikendalikan hukum, tapi sebaliknya, maka kepercayaan rakyat akan menurun dan kita akan merasakan kualitas demokrasi yang berubah," ujar Anies dalam acara Gagas RI: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Bicara Gagasan Kebangsaan yang disiarkan Kompas TV pada Rabu (22/11/2023) malam.

"Indikasinya sederhana, makin banyak di Twitter atau di sosmed kalau menyebut Indonesia nyebutnya Wakanda, Konoha, kenapa ? Ini problem, karena enggak berani sebut nama Indonesia. Khawatir nanti muncul tuntutan-tuntutan hukum," lanjutnya.

Baca juga: Singgung Kebijakan Pusat-Daerah Tak Sinkron, Anies: Bulan Ini Dikerjakan A, 6 Bulan Lain Berubah B

Adapun Wakanda merupakan nama sebuah tempat fiktif di dalam film garapan Marvel Studios.

Sementara itu, Konoha juga merupakan nama sebuah tempat fiktif daman cerita kartun Naruto.

Baik Wakanda maupun Konoha sama-sama menjadi budaya populer yang dikenal luas oleh masyarakat.

Anies menjelaskan, dalam suatu negara, jika ada penguasa yang bisa mengganti-ganti hukum maka bisa disebut sebagai negara kekuasaan.

Oleh karenanya, Anies menekankan agar Indonesia tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan.

"Negeri ini (Indonesia) tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Jadi harus dikembalikan menjadi negara hukum," tutur Anies.

Baca juga: Bicara soal Kesulitan Ekonomi, Cak Imin Singgung Kebiasaan Rakyat Makan Mi Instan di Akhir Bulan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, jika hukum dikembalikan fungsinya agar bisa mengatur kekuasaan, maka akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada negara.

Menurut Anies, kepercayaan merupakan salah satu modal demokrasi.

"Dalam sebuah demokrasi, pilarnya adalah trust. Kepercayaan. Untuk negara non demokrasi pilarnya adalah rasa takut. Bila ada sebuah negara rakyatnya punya rasa takut, tokoh tokohnya punya rasa takut, maka di situ sebetulnya bukan demokrasi. Tapi non demokrasi," jelas Anies.

"Tapi bila demokrasi tidak ada rasa takut, justru yang ada adalah kepercayaan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com