Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Potensi Meningkatnya Pergerakan Orang Saat Natal dan Tahun Baru, Menhub: Tertinggi Ke Tempat Wisata

Kompas.com - 21/11/2023, 21:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memperkirakan jumlah pergerakan orang yang liburan pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 meningkat sebesar 43 persen dibandingkan periode 2022.

Hal ini disampaikan Budi sebagai antisipasi bagi seluruh jajarannya untuk menyiapkan pengawalan libur Natal dan Tahun Baru.

"Dari hasil survei itu juga ditemu kenali juga yang tertinggi itu adalah (perjalanan) menuju tempat wisata sebesar 45 persen, lalu pulang kampung sebesar 30 persen, dan merayakan Natal dan tahun baru sebesar 18 persen,” kata Budi Karya dalam rapat kerja (raker) Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Menhub Ungkap Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Natal Tahun Baru, Catat Tanggalnya

Budi menerangkan, jumlah pergerakan pada libur Natal Tahun Baru kali ini sekitar 107 juta orang.

Selain itu, ia juga menjelaskan perihal rencana pendirian Posko Pantauan Keselamatan terhitung sejak 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024.

Di posko tersebut juga akan disertakan perkiraan puncak arus mudik maupun arus balik.

“Kita akan lakukan beberapa posko dari Kementerian Perhubungan maupun di Korlantas. Dan kita memperkirakan puncak mudik pada 22-23 Desember dan puncak arus balik pada 26-27 Desember,” beber Budi.

Baca juga: Korlantas Usul Kendaraan Sumbu 3 Tak Beroperasi Saat Libur Natal

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan bahwa pihaknya telah memprediksi arus lalu lintas kendaraan.

Ia berharap, pada 20 Desember 2023 seluruh kegiatan pekerjaan telah berakhir guna mengantisipasi volume kendaraan di jalan.

“Pada arus puncak tanggal 22 Desember kita harapkan angkutan berat sumbu tiga sudah dipastikan akan kita tidak operasionalkan," kata dia.

"Jadi mohon izin kita usulkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak kita operasionalkan. Kita harapkan bisa menambah kelancaran,” sambungnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com