Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berpesan soal Netralitas Pemilu, Jusuf Kalla: Keinginan Kita Negara Baik ke Depan, Juga Keinginan Jokowi

Kompas.com - 19/11/2023, 18:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pada semua pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menjaga netralitas dan taat pada aturan main Konstitusi.

Menurutnya, jika semua pejabat tidak mengikuti aturan Konstitusi dan perundang-undangan, termasuk dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024, maka sulit mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.

"Karena itulah, maka keinginan kita negara harus baik ke depan. Juga keinginan Pak Jokowi bagaimana tahun 2045 baik," kata JK usai bertemu calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di kediamannya, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023) sore.

"Tidak mungkin 2045 baik, kalau hari ini tidak baik," ujarnya lagi.

Baca juga: Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Sebut Tanggungjawab Mahfud

JK lantas mengatakan, hendaknya semua pihak memiliki pandangan yang sama untuk menciptakan masa depan bangsa lebih baik, termasuk terkait Pemilu 2024.

Oleh karena itu, ia mengatakan, hendaknya Pemilu 2024 bisa berjalan secara netral.

"Kita bisa berbeda. Beda pilihan politik, tapi tidak dalam berbeda pilihan negara. Itu yang penting," kata JK.

Politikus senior Partai Golkar ini juga menyinggung akan hukuman yang bisa didapat para pejabat negara jika tidak taat pada Undang-Undang.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemerintah, KPK, MK, dan DPR Banyak Masalahnnya

Ia juga mengingatkan bahwa para pejabat disumpah sebelum menerima jabatan. Sumpah itu pun akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat.

"Jadi apabila ada pejabat tingkat apa pun, ini tidak berlaku adil. Maka dia melanggar sumpahnya. Dan sumpahnya selalu ada Alquran atau Injil di atasnya," ujarnya.

"Jadi berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia tapi juga akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik baik dan seadil-adilnya," kata Jusuf Kalla lagi.

Sebagai informasi, pertemuan Ganjar dan Jusuf Kalla berlangsung tertutup lebih kurang selama 1,5 jam.

Turut hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Arsjad Rasjid.

Baca juga: Ganjar Temui Jusuf Kalla di Rumahnya, Ditemani Arsjad Rasjid dan Hary Tanoe

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com