Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem: Aparat Enggak Perlu Terlalu Sering Menyatakan Netral di Pemilu, yang Penting Implementasinya

Kompas.com - 18/11/2023, 15:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, aparat pemerintah tidak perlu terlalu sering menyatakan netral dalam pemilihan umum (pemilu) di hadapan publik.

Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana mereka menerapkan netralitas itu di lapangan, alih-alih sekedar deklarasi.

Fadli menegaskan, tidak ada gunanya kata-kata netralitas terus disampaikan tetapi dalam praktiknya tidak dilaksanakan saat bertugas.

Baca juga: Perludem Heran KPU Tak Revisi Aturan Caleg Perempuan padahal Sudah Diputus MA

"Aparat pemerintah itu kan enggak perlu dia mengatakan netral di publik terlalu sering. Tapi yang paling penting adalah mereka mengimplementasikan bersikap netral tidak berpihak dan tidak curang itu dalam tindak tanduk dan kegiatannya, aktivitasnya sehari-hari," ujar Fadli dalam diskusi yang membahas netralitas dalam Pemilu 2024 yang digelar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

"Untuk apa kemudian berulang kali bilang netral, tidak akan berpihak di depan publik, tapi ketika melaksanakan tugas-tugas yang tidak tercover atau tidak terpublikasikan di ruang publik itu dikerjakan sebaliknya. Nah ini yang menjadi khawatir," tuturnya.

Fadli pun menyinggung soal kondisi Pemilu 2024 yang memiliki sisi negatif dan positif.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Nilai Pernyataan Aiman Seharusnya Jadi Ujian Netralitas Kepolisian

Sisi negatifnya, kali ini adalah pertama kalinya terjadi manipulasi kerangka hukum untuk pemilu secara sedemikian rupa. Tujuannya agar kerabat dan anak bisa menjadi peserta pemilu.

"Itu enggak ada di pemilu sebelumnya. Itu negatifnya," katanya.

Di sisi lain, sisi positif Pemilu 2024 yakni sebanyak 54 persen pemilih berusia 40 tahun ke bawah atau pemilih muda.

Dengan begitu, ada harapan bahwa pemilih muda yang jangkauan informasinya lebih luas bisa mendapatkan gambaran terkait proses penyelenggaraan pemilu.

"Mereka kita harapkan juga bisa jauh lebih kritis dengan uang interaksi yang intensif antara pemilih dengan peserta pemilu bisa meningkat," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com