Jusuf Kalla: Pemerintah, KPK, MK, dan DPR Banyak Masalahnnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai, ada banyak masalah yang terjadi di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif Indonesia pada saat ini.

"Pemerintahan tentu tahu semua korupsi lah, penyelewenangan terjadi, di legislasi terjadi hal yang sama, banyak orang ditangkap. Yudikatif juga, KPK bermasalah, MK bermasalah. DPR juga banyak masalah-masalahnya," kata Jusuf Kalla dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Menurut JK, sapaan akrabnya, lembaga trias politika tersebut tidak hanya mengalami masalah tetapi juga mendapatkan cibiran dan celaan dari masyarakat.

Baca juga: JK Wanti-wanti Pemerintah Jokowi Bisa Jatuh karena Krisis Politik dan Ekonomi

JK pun berpandangan, apabila lembaga-lembaga yang merupakan pilar demokrasi itu rusak, maka demokrasi berpotensi bakal tercerai berai.

"Kalau tiangnya rusak, maka demokrasi akan jatuh, rumahnya akan ambruk, kalau pilarnya rusak," kata dia.

Lebih lanjut, JK menilai lembaga-lembaga itu bermasalah karena sudah tidak ada lagi pihak yang pantas memberikan teguran.

"Bagaimana perbaiki MK kalau kita sendiri mengajak MK untuk berbuat yang keliru. Bagaimana memperbaiki KPK kalau kita sendiri berbuat yang sama dengan pimpinan KPK. Bagaimana mengatasi DPR kalau kita sendiri mengalami yang sama," ujar JK.

Baca juga: JK: Pak Jokowi Bagus Pertamanya, tapi Belum 10 Tahun Sudah Bermasalah

Seperti diketahui, MK dan KPK memang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.

MK dicibir oleh banyak pihak setelah mantan Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat dalam pengambilan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sementara itu, KPK disorot gara-gara Ketua KPK Firli Bahuri berurusan dengan polisi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.