Ganjar Mengaku Terima Laporan Kepala Daerah Diintimidasi Aparat Keamanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengeklaim, timnya menerima aduan dari sejumlah kepala daerah yang mengaku diintimidasi oleh aparat keamanan terkait Pemilu 2024.

"Ya sudah ada-lah semua yang melapor dan kami tahu semua," kata Ganjar di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Ganjar tidak menjelaskan secara terperinci mengenai bentuk intimidasi yang dialami oleh kepala daerah berdasarkan laporan yang diterima timnya.

Politikus PDI-P itu hanya menegaskan bahwa timnya sudah menerima laporan terkait hal itu.

Baca juga: Ganjar: Demokrasi Harus Baik, Sekarang Belum Baik-baik Saja

"Sudah, benar (ada laporan)," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini melanjutkan, tim pemenangannya sudah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi potensi terjadinya ketidaknetralan aparat.

Selain tim pemenangan, partai politik pengusung Ganjar rencananya juga membentuk satgas dan platform untuk menerima aduan tersebut.

"Sekarang partai-partai kita juga minta untuk membuat sargas itu dan kita akan buat nanti semacam nomor atau platform untuk masyarakat bisa mengadu sehingga kita bisa fair," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang juga calon wakil presiden pasangan Ganjar mengaku mendapat laporan terkait kecurangan Pemilu di lima provinsi.

Baca juga: Klaim Tak Akan Curang pada Pilpres 2024, Ganjar: Mana Kekuatan Kami?

Kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud, laporan dugaan kecurangan kemungkinan terjadi di daerah lain.

"Sebagai Menko Polhukam, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu," ujar Mahfud dalam keterangan resmi pada Senin (13/11/2023).